Perubahan SOTK, Pemkab Sukoharjo Siap Hemat Belanja Pegawai

Editor: KRjogja/Gus

SUKOHARJO (KRjogja.com) – Pemkab Sukoharjo siap menjalankan program pemerintah pusat berkaitan perubahan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) demi efisiensi pembiayaan belanja pegawai. Perubahan dilakukan khususnya fokus pada perampingan agar beban gaji tidak semakin bertambah. Sekretaris Daerah (Sekda) Sukoharjo Agus Santosa, Kamis (25/8) mengatakan, perubahan SOTK menjadi salah satu rencana program dari pusat yang harus dijalankan disemua daerah. Pemkab Sukoharjo sendiri sekarang sudah melakukan persiapan.

Beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) baik berupa dinas maupun badan akan dilakukan pemisahan maupun penggabungan. Persiapan dilakukan untuk melakukan kajian mengenai SKPD mana yang harus direalisasikan. Total sekarang ada 12 dinas dan badan yang sudah berdiri cukup lama di pemerintahan Sukoharjo. Jumlah tersebut kemungkinan segera berubah sesuai dengan perubahan SOTK baru.

Sesuai petunjuk dari pemerintah pusat apabila SOTK baru tersebut ditambah maka kemungkinan Pemkab Sukoharjo bakal memiliki 26 dinas dan badan. Namun Pemkab Sukoharjo kemungkinan tidak akan mengambil kebijakan sepenuhnya berupa penambahan namun akan mengusahakan berupa perampingan. “Jumlah pegawainya sama dan hanya ada perubahan SOTK baik dinas maupun badan. Padahal pemerintah berharap agar ada efisiensi pembiayaan berupa belanja pegawai. Jadi perlu dipikirkan SKPD mana yang perlu digabung atau ditambah,” ujar Agus Santosa.

Dicontohkannya, untuk penggabungan SKPD bisa dilakukan dengan fungsi hampir sama atau satu rumpun. Seperti Bagian Pusat Data Elektronik (PDE) menggabung ke Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi (Dishubinfokom). Keduanya memiliki tugas berupa data dan informasi berkaitan dengan pemerintahan. “Itu penggabungan, kalau contoh pemisahan juga bisa dilakukan disejumlah SKPD lainnya,” lanjutnya. (Mam)

BERITA REKOMENDASI