Pilkades Rawan Disusupi Politik Praktis

Editor: KRjogja/Gus

KARANGANYAR (KRjogja.com) – Pesta demokrasi pemilihan kepala desa (Pilkades) rawan diintervensi kepentingan politik praktis dari basis massa lebih besar. Dikhawatirkan, afiliasi kepala desa ke kelompok tertentu bakal merusak prinsip pemerintahan yang obyektif.

“Semua harus melepas atribut parpol atau kelompoknya agar calon pemilih enjoy memberikan suara. Pemilu ini hak murni masyarakat dan tidak ada persyaratan harus masuk parpol tertentu. Jangan membodohi masyarakat. Sebaliknya, masyarakat jangan mudah dipengaruhi dan terintimidasi,” kata Bupati Karanganyar Juliyatmono dalam pembekalan kepanitiaan Pilkades di rumah dinasnya, Selasa (27/9).

Dirinya meminta panitia Pilkades jeli melihat proses demokrasi dan berani menjatuhkan sanksi terhadap tindakan curang. Menurutnya, seorang kades terpilih harus bersih dari kepentingan politik praktis agar mampu menjalankan pemerintahan desa secara obyektif. Gesekan fisik antarwarga bakal muncul apabila kepentingan politik praktis dari basis massa mengintervensi pemilihan kepala desa.

Terkait Pilkades, pemilihan tahap pertama diselenggarakan di 10 desa yang tersebar di enam kecamatan. Yakni Ngijo di Tasikmadu, Tohkuning dan Harjosari di Karangpandan, Petung dan Wonokeling di Jatiyoso, Buntar dan Kaliboto di Mojogedang, Blulukan dan Klodran di Colomadu, dan Dukuh di Ngargoyoso. Rencananya, pemungutan serentak digelar 30 November mendatang. Lantaran jadwal Pilkades mepet menjelang akhir tahun, seluruh tahapan diupayakan selesai tepat waktu. Termasuk menjaring maksimal lima calon kades di desa penyelenggara.

“Dengan mempertimbangkan selesainya revisi dan koreksi Perda Kepala Desa oleh gubernur, maka Pilkades yang diperkirakan mulai Oktober mundur menjadi 30 November. Sisa waktu tidak akan cukup jika muncul calon tunggal,” katanya. (R-10)

 

 

BERITA REKOMENDASI