Pinjaman Disetujui Dewan, Bank Jateng Tunggu Pemkab Sragen

Editor: Agus Sigit

SRAGEN, KRJOGJA.com – Bank Jateng Cabang Sragen masih menunggu surat permohonan resmi dari Pemkab setempat terkait rencana pengajuan pinjaman daerah tahun 2022-2023. Rencana berhutang sebesar Rp 160 miliar telah disetujui DPRD dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu.

Kepala Bank Jateng Cabang Sragen, Retno Tri Wulandari ditemui di ruang kerjanya, Sabtu (5/11/2021) mengatakan, sejauh ini memang belum ada surat resmi pengajuan dari pemkab meski rencana pinjaman telah disetujui. “Kami memang sudah dipanggil untuk memberi paparan di badan anggaran DPRD beberapa hari lalu terkait rencana pinjaman. Namun sejauh ini belum ada surat permohonan resmi terkait penunjukkan Bank Jateng selaku debitur,” ujarnya.

Menurut Wulan, untuk pinjaman daerah memang ada mekanisme yang harus dilalui. Di antaranya ada surat permohonan resmi dari Pemkab dan DPRD. Setelah itu, nantinya baru akan diajukan untuk mendapatkan izin dari Kemendagri dan Kementerian Keuangan.

Wulan menyampaikan, jika kembali ditunjuk sebagai debitur pinjaman Pemkab sebesar Rp 160 miliar, berarti Bank Jateng sudah dua kali dipercaya menjadi debitur pinjaman untuk pembiayaan pembangunan di Sragen. Sebelumnya, dua tahun silam, Bank Jateng juga dipercaya memberikan pinjaman sebesar Rp 200 miliar untuk pembangunan infrastruktur Pemkab Sragen. “Dua tahun lalu mekanismenya juga sama. Kalau memang kami ditunjuk lagi, tentu sangat logis. Sebab Pemkab juga menjadi salah satu pemegang saham kendali (PSP) di Bank Jateng meskipun sharing terbesar milik provinsi,” terangnya.

Selain itu, selama ini kontribusi Bank Jateng melalui deviden yang disetor ke Pemkab Sragen juga terbilang relatif besar. Bahkan di 2021, deviden untuk Pemkab Sragen dari Bank Jateng mencapai angka Rp 9,8 miliar. Terlebih, riwayat kerjasama pinjaman di dua tahun lalu juga lancar dan tepat dibayarkan sesuai tenggat waktunya. “Untuk suku bunga, yang jelas kami pastikan kompetitif,” imbuhnya.

Ditambahkan, kebijakan pinjaman oleh Pemkab untuk pembiayaan infrastrukur sebenarnya jamak terjadi di wilayah Jateng. Tak hanya Sragen, beberapa kabupaten juga melakukan pinjaman serupa. Di antaranya Pemkab Karanganyar, Pemkab Purwodadi dan Blora. “Jadi Sragen bukan satu-satunya daerah yang mengajukan pinjaman. Karena itu memang salah satu solusi untuk mengatur keuangan daerah. Jadi nggak semuanya dari pusat,” tandas Wulan.

Terpisah, Ketua DPRD Sragen, Suparno menyampaikan wacana pinjaman Pemkab sudah disetujui Rp 160 miliar dalam rapat badan anggaran bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). Persetujuan soal hutang itu juga sudah masuk dalam KUA-PPAS Tahun 2022 dan disahkan dalam rapat paripurna di DPRD Sragen beberapa waktu lalu. Untuk bank debitur, menurutnya forum rapat Banggar juga sudah menyepakati Bank Jateng.

Bahkan pihak Bank Jateng sudah dipanggil untuk memberikan paparan di hadapan rapat Banggar beberapa hari lalu. “Nanti Bank-nya Bank Jateng dan sistem bunganya itu tergantung berapa uang yang digunakan. Jadi nggak langsung Rp 160 miliar. Di tahun 2022 diambil Rp 48,5 miliar dan sisanya baru di 2023,” terang Suparno. (Sam)

BERITA REKOMENDASI