Piutang PBB Rp 20 Miliar Belum Tertagih

KARANGANYAR, KRJOGJA.com – Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Karanganyar Rp 20 miliar dari sejumlah wajib pajak, belum tertagih. Catatan itu masuk ‘daftar hitam’ tagihan di Badan Keuangan Daerah (BKD) dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

“Kalau dirata-rata, setahun tunggakan yang belum tertagih itu Rp 2 miliar. Catatan sekarang, ada kalau PBB Rp 20 miliar belum tertagih,” kata Kepala BKD Karanganyar, Sumarno di sela pembagian undian PBB di kantornya.

Jumlah piutang tersebut sudah dikurangi penghapusan tagihan Rp 4 miliar. Sebagian ‘daftar hitam’ dihapus karena dobel Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan obyek pajak ditelantarkan pemiliknya. Sampai sekarang, penyisiran daftar kategori itu masih dilakukan. Ia tak memungkiri, belum semua wajib pajak patuh menunaikan kewajibannya, sehingga menambah daftar panjang pengemplang pajak daerah.

Meski demikian, perolehan PBB tahun 2018 Rp 25,5 miliar atau 103 persen dari target Rp 25 miliar.  Sesuai perhitungan, Pemkab melayangkan 419.751 lembar SPPT dengan nilai tagihan Rp 28,343 miliar. Pada 2019, akan dilayangkan 435.000 SPPT ke wajib pajak di 177 desa/kelurahan yang tersebar di 17 kecamatan.

Lebih lanjut dikatakan, wajib pajak kini dimudahkan melunasi kewajibannya itu melalui perbankan dan kantor pos. Selain itu, pembayaran tunai ke mantri pajak di kantor pemerintah juga tetap dilayani. Ia menyebut besaran PBB di Karanganyar paling murah dibanding kota/kabupaten di eks Karisidenan Surakarta. Bahkan, tak sedikit warga membayar PBB Rp 1.000-5.000 per tahun.

Itu sesuai Perda No 28/2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Kenaikan besaran pajak telah dirancang sebelum pemberlakuan tahun 2019, melalui penyesuaian Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).

Dikatakan, dulunya perhitungan besaran pajak berdasarkan NJOP kelas satu sampai 100. Sedangkan sekarang di kelas 1-10. Bisa jadi, NJOP di jalan Solo-Tawangmangu wilayah Jaten mencapai Rp 3 juta per tahun.

Bupati Karanganyar, Juliyatmono menyakini tagihan PBB wajar. Besarannya tidak membebani masyarakat, terutama di pedesaan.

“Anggap saja sedekah. Setahun itu hanya ditagih sedikit sekali. Ada yang masih Rp 5 ribu,” katanya.

Ia berharap pertumbuhan investasi membaik, seiring diundangkannya perda tata ruang wilayah (RTRW) . (Lim)

BERITA REKOMENDASI