PKS Sragen Daftar Cawabup ke PDIP

Editor: KRjogja/Gus

SRAGEN, KRjogja.com – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sragen berniat melanggengkan duet Yuni-Dedy jilid 2 pada Pilbup Sragen 2020. Hal itu terlihat setelah DPD PKS resmi mendaftarkan Wabup Dedy Endriyatno sebagai Bakal Cawabup ke DPC PDIP Sragen, Selasa (24/9).

Manuver PKS menyodorkan nama Dedy itu menyusul Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati yang sudah lebih dulu mendaftar sebagai Bakal Calon Bupati ke DPC PDIP sehari sebelumnya. Keseriusan PKS bahkan ditunjukkan dengan kehadiran langsung Dedy Endriyatno ke DPC PDIP Sragen guna menyerahkan dan melengkapi berkas pendaftaran.

Wabup Dedy Endriyatno hadir ke DPC PDIP dengan didampingi Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Sragen Idris Burhanudin. Dedy mengaku kedatangannya dalam rangka melengkapi kekurangan berkas persyaratan. Sebelumnya berkas dan formulir sudah diserahkan sehari sebelumnya menjelang batas waktu penutupan pendafaran pukul 00.00 WIB. "Kemarin masih tugas dinas di Bengkulu dan baru kembali ke Sragen karena pesawat 'delay'. Sepertinya kurang menghormati kalau saya tidak datang sendiri ke PDIP," ujar Dedy.

Menurut Dedy, hasrat untuk melanjutkan sebagai wakil bupati bukan sekedar memperahankan jabatan. Namun lebih pada menyelesaikan pekerjaan dan komitmen bersama Bupati Yuni yang belum selesai. "Tapi bukan kita yang membuat keputusan, partai nanti yang membuat keputusan seperti apa," jelasnya.

Dedy mengaku tidak ada komunikasi dengan Yuni sebelumnya soal langkah PKS untuk mencoba membidik rekomendasi melalui mekanisme yang ada di PDIP. Yuni telah mempersilakan pada Dedy dan PKS dalam menentukan sikap.

Sementara, Sekretaris DPC PDIP Sragen, Suparno menyampaikan semua nama yang mendaftar dalam penjaringan, akan diserahkan ke DPD dan DPP PDIP. Nantinya mekanisme dan penentuan rekomendasi sepenuhnya menjadi kewenangan DPP PDIP. Apakah nanti yang direkom DPP juga dipastikan berasal dari nama-nama yang mendaftar, Suparno menyebut belum tentu juga. Sebab kewenangan penuh hal itu menjadi hak prerogatif DPP. (Sam)

BERITA REKOMENDASI