PN Wonogiri Tolak Praperadilan Kasus Korupsi Rp 4 M

Editor: Ivan Aditya

WONOGIRI, KRJOGJA.com – Pengadilan Negeri (PN) Wonogiri, Senin (03/01/2021) sore, menolak gugatan praperadilan yang diajukan SP, salah seorang tersangka kasus dugaan korupsi Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesMa) Lenggar Bujogiri Wonogiri. Dengan penolakan ini berarti kasus korupsi Rp 4 miliar lebih itu akan dilanjutkan pihak kejaksaan untuk tahapan-tahapan selanjutnya.

Tersangka SP melalui kuasa hukumnya memohon agar penetapan kliennya sebagai tersangka dugaan tindak korupsi di BUMDESMA Lenggar Bujogiri Kecamatan Girimarto antara tahun 2016-2019 tidak sah dan tidak berdasar hukum. Humas PN Wonogiri Adhil Prayogi Isnawan menyebutkan, hakim PN menolak permohonan praperadilan pemohon. Kasus ini, kata dia, sudah beberapa kali digelar, mulai sejak Senin (27/12/2021) lalu. Yang terakhir pembacaan putusan Senin (03/01/2022).

Salah satu anggota tim penasehat hukum SP dari Adhibrata Law Firm Rusdi Salam Januardi mengatakan bahwa ada beberapa poin yang diajukan oleh pihaknya dalam upaya praperadilan. Namun hasilnya tak sesuai harapan setelah ditolak hakim.

Ditegaskan, pihaknya menempuh langkah praperadilan karena kurang puas dengan penetapan tersangka kliennya. Pihaknya merasa penetapan tersangka yang menggunakan bukti audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kurang pas.

“Harusnya auditnya dari BPK, sebagai auditor investigatif pro justicia. Banyak (aturan) yang menjelaskan soal itu,” ujar dia.

Selain itu, katanya, kami merasa barang bukti dalam penetapan SP sebagai tersangka tak cukup kuat. Pasalnya hanya menggunakan audit dari tahun 2018-2019. “Jika kasus ini (BUMDesMa) memang masuk ke ranah hukum, maka harusnya masuk di ranah hukum perdata,” kata Rusdi. (Dsh)

BERITA REKOMENDASI