Polres Karanganyar Canangkan Pembangunan Zona Integritas

Editor: Ivan Aditya

KARANGANYAR, KRJOGJA.com – Polres Karanganyar mencanangkan pembangunan zona integritas (ZI) menuju wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Mapolres setempat. Keberhasilan ZI tergantung kualitas pelayanan kepolisian dan tingkat kepuasan masyarakat.

“Melalui program ini kita ingin mewujudkan peningkatan pelayanan dengan berbagai inovasi yang kita siapkan, tujuannya untuk memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan menghindari transaksional antara masyarakat dengan petugas sehingga WBK dan WBBM ini ke depan bisa terwujud,” kata Kapolres Karanganyar AKBP Muchammad Syafi Maula kepada wartawan usai pencanangan di Mapolres, Selasa (24/02/2021).

Dijelaskan lebih lanjut, target ZI meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik. “Kami siapkan inovasi dan kegiatan dalam rangka itu. Memang banyak hal perlu dievaluasi. Tapi kami mengusahakan yang terbaik,” katanya.

Sementara itu Kabag Perencanaan Polres Karanganyar, Kompol Joko Waluyono mengatakan tim independen dari Mabes Polri, Polda Jawa Tengah dan Kementrian Dalam Negeri akan menakar keberhasilan ZI di Polres Karanganyar. Pihaknya telah memperbaiki kualitas pelayanan ke masyarakat seperti pengajuan SIM, aduan kepolisian, SKCK, hingga kemudahan memprosesnya. Tingkat kepuasan masyarakat dalam mendapatkan layanan tak boleh dianggap remeh.

Pada masa pandemi, layanan kepolisian yang aman dari penularan virus Covid-19 diutamakan. Tersedia loket steril, sarana cuci tangan pakai sabun dan pembayaran pungutan sah secara non tunai.

“Tim penilai datang sewaktu-waku untuk menakar kepantasan Polres Karanganyar dalam Zona Integritas. Saat ini, media sosial disorot. Komentar netizen tentang layanan Polres Karanganyar juga menentukan nilai yang kami terima,” katanya.

Polres Karanganyar berusaha menyediakan kebutuhan masyarakat sesuai standar sejak di pintu masuk kantor polisi. Bagi penyandang disabilitas, mereka disediakan kursi roda, toilet khusus dan petugas berspesifikasi inklusi.

“Di SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) ditugaskan mereka yang ramah dan memahami keluhan. Tidak ada kesan menakutkan, bahkan bagi disabilitas akan dipandu mengutarakan aduan. Ada parameter tertentu seperti waktu penanganan, yang harus kami penuhi,” katanya.

Jika ada pungutan atas layanan kepolisian, maka dilaksanakan sesuai regulasi yang berlaku. Hasil evaluasi tim independen terkait ZI kemungkinan keluar pada September atau Oktober 2021. Obyek evaluasi oleh tim tak hanya di Polres Karanganyar namun ke polres di seluruh Indonesia. (Lim)

BERITA REKOMENDASI