Praktik Doktoroid Marak di Karanganyar

SOLO, KRJOGJA.com – Praktek kewenangan dokter masih sering dilakukan oleh paramedis. Praktek dokteroid paramedis ini menyebabkan profesionalitas pelayanan kesehatan buruk. Dampak paling dirasakan dari keadaan tersebut adalah kerugian BPJS Kesehatan mencapai Rp 20 triliun.

Dr Siti Sokiswati menyatakan itu saat mempertahankan desertasi doktor ilmu hukum pada Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Rabu (14/8). Ia menulis desertasi "Perlindungan hukum terhadap praktik dokteroid paramedis berbasis transendental."

BACA JUGA :

Menhan Gembleng Bela Negara Mahasiswa Baru UNS

Ikut Student Formula di Jepang, UNS Turunkan 'Yudhistira'

Dr Siti Sokiswati melakukan riset di Kabupaten Karanganyar. Praktik dokteroid dilakukan perawat dan bidan. Praktik ini banyak membawa dampak kerugian terhadap pasien dengan bermacam keadaan mulai dari misdiagnosis, salah obat, polifarmasi hingga timbul kecacatan permanen bahkan kematian.

Pengawasan peredaran obat BPOM yang lemah membuat paramedis dengan mudah mendapatkan obat obat yang seharusnya dengan resep dokter. Siti Soekiswati menilai praktek dokteroid paramedis mulai mengarah pada keadaan yang membuat chaos pada pelayanan kesehatan di masyarakat.

Pelanggaran yang dilakukan masif terstruktur. Perlindungan hukum pemerintah terhadap praktik dokteroid paramedis dalam kajian hukum kesehatan secara normatif bertentangan dengan Undang Undang Kesehatan dan Undang Undang Prakter Kedokteran.

Untuk mengatasi persoalan di atas staf pengajar Fisioterapi UMS ini mengajukan konsep perlindungan hukum berbasis transendental. Ini untuk menginternalisasikan dan mengobyektivikasikan sumber hukum wahyu. (Qom)

BERITA REKOMENDASI