Proyek Molor, Rakanan Didenda Rp 13,7 Juta Perhari

SRAGEN, KRJOGJA.com – Rekanan pelaksana proyek Pasar Sumberlawang Sragen dijatuhi sanksi denda Rp 13,7 juta perhari selama tujuh hari. Hal ini dikarenakan rekanan tidak bisa menyelesaikan pekerjaan senilai Rp 13,7 miliar tersebut sesuai kontrak.

Sementara, pascasidak Pasar Sumberlawang, pimpinan DPRD Sragen langsung memanggil Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan (Disperindag) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek Pasar Sumberlawang, Kamis (21/12/2017). Pemanggilan dilakukan di ruang pimpinan DPRD secara tertutup.

Selama hampir dua jam, kedua pejabat tersebut ditunjukkan data-data dan kejanggalan yang ditemukan saat sidak di Pasar Sumberlawang. PPK proyek Pasar Sumberlawang, Boghy Yeano Wibowo usai bertemu pimpinan DPRD menyampaikan, sesuai kontrak, pekerjaan pasar terbesar di perbatasan Sragen-Grobogan itu harusnya berakhir 21 Desember. Namun pihak rekanan sudah mengajukan permohonan perpanjangan sampai 28 Desember dengan konsekuensi membayar denda satu permil perhari selama sepekan perpanjangan.

Jika dihitung, nilai denda satu permil dari total nilai kontrak atau sebesar Rp 13,7 juta perhari. Pihak rekanan mengajukan permohonan perpanjangan dengan alasan proyek terlambat akibat cuaca dan penambahan waktu untuk pengerjaan urug yang diklaim lebih banyak dari rencana awal.

Terkait indikasi manipulasi laporan progress pekerjaan,  Boghy mengaku selama ini dirinya memang hanya menerima laporan dari pengawas atau konsultan yang sudah ditunjuk. Dari laporan terakhir yang diterima, progress sudah mencapai 90 persen. "Kalau kemudian ada masukan dari Wakil Ketua DPRD soal progress di lapangan yang diperkirakan baru 65 persen, nanti kami akan cek ke lapangan," ujarnya.

Kepala Disperindag Sragen, Untung Sugihartono menyampaikan, persoalan proyek sudah ditangani PPK. Ia hanya berharap dan optimistis proyek bisa selesai sampai batas akhir perpanjangan 28 Desember. "Kami minta rekanan tetap sportif menyelesaikan pekerjaan. Apalagi sudah mengajukan perpanjangan kontrak, harus ditepati," tandasnya.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Sragen, Bambang Widjo meminta PPK tak hanya menelan mentah-mentah laporan progress dari konsultan jika faktanya jauh berbeda dari kondisi di lapangan. Mestinya PPK bisa turut meninjau ke lapangan agar tidak terjadi manipulasi laporan progress yang akhirnya justru merugikan pelaksanaan proyek sendiri. "Masih banyak pekerjaan yang belum disentuh mencapai 27 persen. Kalau sampai tanggal 28 Desember nggak selesai, proyek harus diputus kontrak dan menunggu tahun depan lagi karena bukan proyek multy years," tegasnya.

Terpisah, manajer lapangan Proyek Pasar Sumberlawang, Iwan Prasojo mengatakan, untuk menyelesaikan pekerjaan itu, sudah dilakukan adendum baru yang disaksikan TP4D (Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Sragen. "Dalam adendum diberi kesempatan perpanjangan masa kerja hingga tanggal 28 Desember, dari kontrak awal selesai tanggal 21 Desember," jelas Iwan.

Iwan menyampaikan untuk mengebut pekerjaan, telah menambah tenaga mencapai 400 orang dari semula 180 pekerja. Kemudian juga dilakukan lembur sampai pukul 24.00. Kemudian untuk pemasangan keramik, untuk kios melibatkan 2 tukang dan satu tenaga batu.(Sam)

 

BERITA REKOMENDASI