Proyek RTLH Rp 2,5 M akan Terus Dipantau

Editor: Ivan Aditya

KARANGANYAR, KRJOGJA.com – Sebanyak 320 penerima bantuan rehab rumah tidak layak huni (RTLH) diminta serius merealisasikan dana bersumber APBD 2017 Rp 2.560.000.000. Sasarannya perbaikan rumah dan pengadaan jamban yang akan dikroscek realisasinya November mendatang.

“Setiap penerima berhak Rp 8 juta untuk merehab rumahnya yang tidak layak huni. Ada 320 penerima yang menggunakan bantuan itu secara berkelompok maupun perseorangan. Semuanya diikat mekanisme yang telah ditentukan mulai pengajuan sampai pelaksanaan dan pelaporan,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermasdes) Karanganyar, Utomo Sidi Hidayat kepada KRJOGJA.com, Senin (28/08/2017).

Sasaran program rehab RTLH pada tahun ini tersebar di 17 kecamatan dengan kriteria sama seperti tahun sebelumnya. Meliputi lantai masih tanah, dinding bambu, tak memiliki jamban, penghasilan penerima bantuan di bawah UMK dan sebagainya.

Sejak bantuan disalurkan awal Agustus, penerima diminta langsung membelanjakan sesuai perencanaan. Dalam hal ini, bantuan tersebut bersifat stimulan. Masyarakat disarankan menambal kekurangannya secara mandiri. Utomo memprediksi masih terdapat ribuan rumah berkondisi kurang layak belum tersentuh bantuan.

“Kami berusaha mendata lebih konkrit. Namun keuangan Pemkab terbatas. Bantuan ini akan disalurkan secara bertahap dulu,” katanya.

Bupati Karanganyar, Juliyatmono menegaskan bantuan itu diperuntukkan rehab RTLH dan tidak boleh dipergunakan untuk kebutuhan lainnya. “Bantuan ini untuk perbaikan rumah dan pengadaan jamban supaya tidak ada lagi yang buang air besar sembarangan,” kata Juliyatmono.

Menurutnya, tidak banyak daerah di Indonesia mencanangkan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Untuk Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar adalah satu-satunya.

Untuk memastikan pemanfaatan bantuan itu tepat sasaran, timnya akan mengecek lokasi mulai November 2017. Ia tak memungkiri masih banyak RTLH belum dapat direhab. Salah satu problemnya, rumah-rumah tersebut tak bersertifikat hak milik penerima bantuan.

“Rumah itu menempati tanah orang lain atau magersari, belum bersertifikat dan lainnya. Kita akan cari format paling tepat pengucuran bantuan untuk problem ini,” katanya. (R-10)

BERITA REKOMENDASI