Puncak Hajatan Setelah PPKM Darurat

Editor: KRjogja/Gus

KARANGANYAR, KRjogja.com – Puncak hajatan pernikahan diprediksi berlangsung usai PPKM darurat berakhir. Di penanggalan hijriyah, itu masuk bulan Dzulhijjah yang merupakan momentum paling ramai hajatan pernikahan.

Mengantisipasi ledakan kasus Covid-19 daria klaster hajatan, Kantor Kemenag Karanganyar meminta dilakukan prokes ketat pencegahan Covid-19 sejak dari prosesi akad nikah. Kepala Kemenag Karanganyar, Wiharso mengatakan sulit membatalkan pernikahan usai dijadwalkan di KUA, kecuali alasan kejadian luar biasa (KLB).

“Kemenag mencatat rata-rata ada 30 pernikahan per kecamatan per bulan. Jadi, setahunnya 6.000 kali pernikahan. Nah kalau bulan besar (Dzulhijah) naik sampai 50 pernikahan di masing-masing kecamatan. Ini yang harus diantisipasi. Bukan di ijab kabulnya, tapi keramaian yang menyertainya,” kata Wiharso Sabtu (3/7).

Ia meminta kepala KUA kecamatan bersikap tegas ke calon pengantin dan keluarganya. Aturan protokol kesehatan (prokes) tak boleh ditawar, yakni menjalankan 5 M. Seperti menjaga jarak, pakai masker, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas dan mencuci tangan pakai sabun di air mengalir.

“Prosesi ijab qabul harus safety betul. Keluarga yang mengantarkan akad nikah maksimal 10 orang saja. Jangan berduyun-duyun! Masker wajib. Kalau tidak mematuhi itu, petugas KUA jangan melayani,” katanya.

Sebagaimana diketahui PPKM darurat Jawa-Bali berlaku 3-20 Juli 2021. Dalam aturannya dipertegas semua kegiatan yang memicu kerumunan sebaiknya ditiadakan. Hajatan pernikahan terbukti menjadi klaster mengkhawatirkan.

Kepala Satpol PP Yophie Eko Jatiwibowo meminta Kemenag serius menyosialisasikan prokes di akad nikah. Kepada mempelai dan keluarganya, dianjurkan jangan menggelar resepsi.

“Cukup akad nikah saja. Enggak perlu dipestakan atau resepsi. Jika Kemenag menunda jadwal akad nikah karena kasus Covid-19 tinggi di suatu daerah, tentunya kebijakan itu sangat kami apresiasi,” katanya. (Lim)

BERITA REKOMENDASI