Pustapako UNS Tolak Pelemahan KPK

SOLO, KRJOGJA.com – Pusat Studi Transparansi Publik dan Antikorupsi (Pustapako) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo menyatakan menolak tindakan yang memperlemah kerja Komisi Pemberantasan Korupsi( KPK). 

"Kami menolak dan siap melawan," kata kepala Pustapako Khresna Bayu Sangka SE. MSi PhD, Rabu (11/9). Ini pernyataan keras pertama yang dilontarkan Pustapako sejak berdiri beberapa tahun lalu. Sebelum menggelar aksi tandatangan dukungan kepada KPK, ada beberapa dosen dan aktivis  mahasiswa menyampaikan suaranya. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) siap menindak lanjuti dengan menggelar aksi.

Pakar Hukum Tata Negara UNS, Agus Riwanto menilai revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) mengalami beberapa aspek keganjilan dari segi legal drafting. "Ada hidden agenda dalam revisi UU KPK. Rancangan perubahan undang-undang ditinjau dari prosedur legal drafting tidak lazim."

"Lazimnya rancangan undang-undang (RUU), harus masuk program legislasi nasional (prolegnas). Prolegnas 2019 ada 55 RUU tapi tidak satu pun membahas tentang UU Antikorupsi," kata Agus. Sementara dari segi substansi,  ia mencatat ada beberapa aspek yang jika dilanjutkan akan menghilangkan marwah KPK dalam memberangus korupsi.

Dalam revisi UU KPK, akan ada dewan pengawas selain pengawas internal dan penasihat yang sudah ada dalam tubuh KPK. Dewan pengawas akan direkrut melalui mekanisme seleksi publik dan berperan melengkapi kerja KPK.

"Dalam proses penyidikan, penyelidikan, dan penyadapan harus mendapat izin dari dewan pengawas. Itu berbahaya. Sebab mahkota KPK ada di penyadapan. Kalau itu terjadi, Operasi Tangkap Tangan (OTT) tidak akan terjadi lagi," tuturnya.-(Qom)

BERITA REKOMENDASI