Rumah ‘Magersari’ Sulit Dapat Bantuan

KARANGANYAR (KRjogja.com) – Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapermasdes) Karanganyar, Utomo Sidi Hidayat memastikan tak meloloskan pengajuan rehab rumah bagi warga yang berdiri tanpa legalisasi hak kepemilikan.

"Syarat utama pengajuan rehab RTLH (rumah tidak layak huni) adalah pemohon melampirkan kopian sertifikat hak milik rumah. Ini menandakan rumah itu benar-benar ditempati sah oleh pemiliknya,” jelasnya kepada, Senin (08/08/2016).

Syarat ini, kata Utomo juga berlaku bagi penghuni rumah magersari atau rumah di atas tanah bukan milik pribadi lantaran khawatir menyalahi administrasi pengucuran bantuan. Selain itu, pemilik sah tanah bisa sewaktu-waktu mengambil kembali haknya.

"Misalkan terlanjur dibantu pemerintah untuk memperbaiki rumahnya. Lalu tiba-tiba pemilik tanah menggusur rumah tersebut, semua tak bisa apa-apa dan bantuan pemerintah muspra,” lanjutnya.

Sebagai gantinya, warga dapat mengajukan bantuan lain seperti jaminan kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan usaha produktif.  "Diperkirakan terdapat 8 ribuan unit RTLH belum tergarap. Pemerintah akan membantu semaksimal mungkin dan bertahap karena kemampuan keuangan daerah terbatas. Dari dana pemerintah hanya bisa merehab kira-kira 1.200 unit per tahun,” jelasnya. (M-8)

 

BERITA REKOMENDASI