RUU Omnibus Law Hapus Izin Amdal Picu Kerusakan Lingkungan

SOLO, KRJOGJA.com – Membentuk kader-kader lingkungan di daerah menjadi solusi jika pemerintah dalam waktu dekat menetapkan Undang Undang Omnibus Law. Karena dalam RUU Omnibus Law salah satunya akan  menghapus pengurusan AMDAL. 

"Jika ini diberlakukan kerusakan lingkungan hidup dikawatirkan bakal semakin mengancam Indonesia. Untuk mengawasi dan mengontrol lingkungan hidup di daerah, perlu dibentuk kader-kader lingkungan," kata Dr AL Sentot Sudarwanto SH MHum, pakar hukum lingkungan  Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo menanggapi RUU Omnibus Law dalam round discusion, Rabu (22/1)

Kader lingkungan selain mengawasi juga mampu menjadi penyedia jasa penyelesai sengketa lingkungan hidup. Menurut Sentot, PPLH UNS telah mengawali membentuk kader lingkungan di Tinika dan Merauke. Kader lingkungan itu bisa dikembangkan di daerah lain. Apalagi sekarang masih banyak daerah yang ttdak memiliki Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD).

"Fakta di daerah SDM PPLHD belum  terpebuhi. Jadi pengawasan belum bisa maksimal," kata Sentot. Apalagi dalam RUU Omnibus Law ada ketentuan pengurusan izin AMDAL diberlakukan bagi usaha yang beresiko tinggi. Sementara bagi UMKM dibebaskan. Padahal dalam jumlah besar limbah UMKM juga akan mengganggu lingkungan.

"Resiko kecil dalam jumlah banyak juga bisa mencemari lingkungan. Jadi UMKM juga wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan limbah agar tak mengganggu lingkungan," tambah Sentot.

Menurutnya, dalam RUU Omnibus Law juga akan menghapus Komisi Penilai Amdal (KPA). AMDAL dalam proses perizinan harus diselesaikan pemerintah. Hanya saja tidak dijelaskan secara detail, apakah akan menunjuk lembaga dan ahli bersertifikat. Pelaku usaha juga dapat menunjuk pihak lain dalam menyusun dokumen AMDAL.

RUU Omnibus Law lebih mengarah untuk perrumbuhan ekonomi. Padahal kalau ekonomi cenderung mencederai lingkungan. Hal ini dibenarkan Kepala PPLH Dr Suryanto.-(Qom)

BERITA REKOMENDASI