Sambut Digitalisasi 2022, Pemkab Sukoharjo Selenggarakan Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa

Editor: Agus Sigit

SUKOHARJO, KRjogja.com – Pemkab Sukoharjo menyelenggarakan kegiatan fasilitasi manajemen pemerintahan desa. Kegiatan digelar untuk meningkatkan kemampuan kepala desa dan perangkat desa serta pelayanan pada masyarakat. Kegiatan dibuka Bupati Sukoharjo Etik Suryani di auditorium lantai 10 gedung Menara Wijaya Pemkab Sukoharjo, Selasa (30/11).

Bupati Sukoharjo Etik Suryani mengatakan, distorsi pemikiran terhadap pelaksanaan Undang-Undang Desa kami sadari merupakan sebuah keniscayaan. Permendagri Nomor 20 tahun 2018 adalah salah satu peraturan turunan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 yang adaptif terhadap perkembangan yang terjadi. Pola aturan yang hybrid dengan menggabungkan prinsip pemberdayaan dengan prinsip manajemen keuangan secara setara merupakan langkah berani yang diambil. Permendagri nomor 20 tahun 2018 adalah pemikiran original dalam mengakomodir prinsip pemberdayaan yang menjadi salah satu dasar merumuskan Undang-Undang Desa dan prinsip manajemen keuangan dengan menetapkan standar akuntansi pelaporan yang digunakan berbasis kas.

Basis kas menjadi ruang kompromi yang menghargai pengalaman dan pemahaman terhadap desa. Kompromi yang perlu dijembatani antara prinsip pemberdayaan dan prinsip manajemen keuangan adalah kemudahan dan berorientasi pada desa itu sendiri.

“Saya mengapresiasi atas penyelenggaraan kegiatan ini karena saat ini implementasi Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sudah kita laksanakan bersama pada proses penyelenggaraan pemerintah desa,” ujarnya.

Terbitnya Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa merupakan kontribusi nyata Kementerian Dalam Negeri dalam mewujudkan misi besar untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa. Tidaklah berlebihan jika dikatakan Permendagri nomor 20 tahun 2018 adalah peraturan yang progresif, peraturan yang berwawasan maju kedepan. Sebagai pemerintah daerah, Pemkab Sukoharjo mempunyai kewajiban menjaga agar Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa terlaksana sebagaimana kehendak awal perencanaanya. Selama kurang lebih sepuluh tahun para pegiat desa di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri telah bekerja keras menghasilkan Undang-Undang Desa. Pengesahan Undang-Undang Desa menjadi momentum yang ditunggu-tunggu oleh desa di seluruh Indonesia. Namun demikian Pemkab Sukoharjo tidak menutup mata terhadap perkembangan yang terjadi pasca berlakunya Undang-Undang Desa.

Asas pengelolaan keuangan desa adalah transparan, partisipatif dan akuntabel. Berdasarkan asas tersebut pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan secara tertib dan disiplin. Kepala desa dan perangkat desa harus bisa mengikuti dinamika perkembangan jaman yang menuntut segala sesuatunya serba digitalisasi.

BERITA REKOMENDASI