Sanksi Menghadang, ASN Dilarang Ikut-ikutan Pilkades

SRAGEN, KRJOGJA.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen mengharamkan seluruh aparat sipil negara (ASN) menjadi tim sukses (Timses) atau terlibat dalam sosialisasi dukungan untuk calon di Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Jika nekat dan terbukti, sanksi tegas siap dijatuhkan. 

Hal itu disampaikan Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati usai penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pencegahan money politics Pilkades di Pendapa Rumdin Bupati, Rabu (3/7/2019). "Intinya seluruh ASN tidak boleh berpolitik. Kalau di Pemilu dilarang, di Pilkades juga sama. Kalau hanya masyarakat yang diatur, sementara ASN tidak, itu namanya tidak adil," ujar Yuni. 

Selain terlibat sebagai tim sukes, ujar Yuni, ASN juga dilarang melakukan kegiatan yang mengarah pada dukungan pada calon Kades. Di antaranya dilarang berfoto selfie dengan calon, kemudian melakukan gerakan jari yang mengarah pada simbol terkait calon di Pilkades.

Terkait sanksi bagi ASN yang nekat, Yuni memastikan bakal ada sanksi tegas. Tentunya semua akan dipertimbangkan dengan bobot kesalahan yang dibuat. "Sanksinya nanti yang menentukan pejabat pembina kepegawaian, yakni bupati langsung. Kepada seluruh Kepala OPD (organisasi perangkat daerah), kami juga minta untuk ikut melakukan pengawasan agar tidak ada anak buahnya yang ikut-ikutan Pilkades," tegasnya. 

Sementara Sekda Sragen, Tatag Prabawanto menambahkan, untuk ASN yang terbukti terlibat dalam tim sukses atau Pilkades, maka akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. "Pasti akan ada sanksi. Cuma tergantung tingkat kesalahannya seperti apa, disesuaikan dengan aturan yang berlaku," tandasnya.(Sam)

BERITA REKOMENDASI