Sebanyak 3.600 Nama Dalam DPS Bermasalah

Editor: KRjogja/Gus

BOYOLALI (KRjogja.com) – Panwaslu Boyolali menemukan sebanyak 3.600 dari sebanyak 777.133 Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilgub Jateng 2018 bermasalah, diantaranya nama pemilih yang sudah meninggal, pindah domisili, serta pemilih yang tidak memenuhi syarat. 

Ketua Panwaslu Boyolali, Taryono, saat menerima kunjungan dari Komisi A DPRD Jateng, Rabu (28/3) mengungkapkan, pihaknya akan segera berkirim surat ke KPU Boyolali agar daftar nama DPS yang bermasalah tersebut segera diatasi. "Kita akan minta KPU untuk melakukan pencermatan DPS," ujarnya.
 
Menanggapi temuan tersebut, Komisioner KPU Boyolali, Wahyu Prihatmoko menjelaskan, saat ini pihaknya memang sedang melakukan pencermatan data DPS sejak 24 Maret hingga 2 April mendatang, dimana pihaknya meminta seluruh pihak untuk memberikan masukan terhadap DPS. Pada Selasa (27/3) kemarin, pihaknya juga melakukan uji publik DPS serentak di sebanyak 1.645 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 67 Desa/Kelurahan di Boyolali, dimana pihaknya mengundang berbagai stakeholder untuk melakukan pencermatan dan koreksi terhadap DPS yang sudah diumumkan.

"Saat uji publik kemarin, ada masyarakat yang langsung melakukan koreksi terkait DPS yang bermasalah. Tidak hanya Panwas saja, kita mengharapkan masyarakat dan seluruh pihak membantu kami untuk melakukan koreksi," terang Wahyu. 

Agar data koreksi lebih valid, pihaknya meminta Panwas Boyolali memberikan masukan temuan kesalahan data secara lengkap berdasar nama, tak sekedar angka saja. "Perbaikan DPS ini diperlukan sebelum penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang rencananya kami plenokan pada pertengahan April mendatang,"

"Uji publik juga dilakukan untuk menggali permasalahan di tiap TPS," tambah Ketua KPU Boyolali, Siswadi Sapto Harjono.

Selain menerima masukan atau koreksi secara langsung dalam uji publik, pihaknya juga sudah menyebar formulir kepada masyarakat yang diisi untuk memberikan koreksi dan perbaikan DPS untuk ditetapkan menjadi DPT. "DPS memang masih perlu sinkronisasi sebelum ditetapkan menjadi DPT. Tahapannya memang seperti itu," tandasnya. (Gal)

BERITA REKOMENDASI