Selama PPKM Ditanggung Pusat, Pemkab Tak Beri Kompensasi Pelaku Usaha

Editor: KRjogja/Gus

SUKOHARJO, KRJOGJA.com – Dampak ekonomi yang dirasakan pelaku usaha selama penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sudah difasilitasi pemerintah pusat dalam berbagai program bantuan. Kondisi tersebut membuat Pemkab Sukoharjo sendiri tidak memberikan kompensasi ataupun relaksasi retribusi.

Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya, Selasa (26/1), mengatakan, PPKM diterapkan merupakan kebijakan langsung dari pemerintah pusat sebagai bagian dari usaha pencegahan penyebaran virus corona. Selama penerapan PPKM berdampak bagi pelaku usaha karena dilakukan pembatasan jam operasional. Dampak tersebut dirasakan dibidang ekonomi karena berpengaruh pada pendapatan pelaku usaha.

Pemkab Sukoharjo sendiri menerapkan PPKM sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat. Karena itu dampak yang dirasakan pelaku usaha menjadi kewenangan pemerintah pusat. “Kompensasi atau dampak selama penerapan PPKM jadi kewenangan pusat. Pemerintah pusat sendiri sudah memberikan berbagai bantuan kepada pelaku usaha dan Pemkab Sukoharjo belum ada kebijakan soal kompensasi bagi pelaku usaha selama penerapan PPKM,” ujarnya.

Bupati mencontohkan salah satu bantuan bagi pelaku usaha yang sudah diberikan pemerintah pusat berupa bantuan modal usaha. Ada banyak pelaku usaha di Sukoharjo yang sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat tersebut tahun 2020 lalu. Pemerintah pusat juga telah memberikan bantuan sosial lainnya kepada masyarakat. Termasuk juga bantuan bahan baku bagi pelaku usaha tahun 2020 lalu. Keberadaan bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi keberlangsungan usaha.

“Kebijakan bantuan jadi kewenangan pusat dan yang sudah ada itu dulu berupa modal usaha. Kalau dari daerah belum ada,” lanjutnya.

BERITA REKOMENDASI