Sempat Dapat Perlawanan, Rumah HP 105 Dirobohkan Paksa

SOLO, KRJOGJA.com – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akhirnya membongkar paksa 23 hunian di tanah Hak Pakai (HP) Nomor 105 Kelurahan Jebres, Kamis (11/10/2018), setelah tenggat waktu perintah pengosongan berakhir. Sesaat sebelum melakukan pembongkaran paksa, belasan warga sempat melakukan perlawanan, mulai dari adu mulut hingga penghadangan, namun Satpol PP dibantu petugas kepolisian tetap menjalankan tugas sebagaimana tertuang dalam surat keputusan penertiban hunian yang diterbitkan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo.

Ketika petugas Bagian Hukum Pemkot Solo, Rony membacakan surat keputusan penertiban hunian, sejumlah warga langsung melakukan penolakan dengan berdalih persoalan tanah HP Nomor 105 Kelurahan Jebres masih dalam penyelesaian di Komisi Informasi Jawa Tengah (KIP). Sidang Ajudikasi KPI atas pengaduan warga, jelas Dwi Yustanto, salah satu warga, akan digelar pada Senin (15/10/2018), sehingga mereka meminta Pemkot Solo untuk menunda pembongkaran.

Adu mulut antara warga dengan petugas satpol PP, tak bisa dihindari, hingga suasana kian tegang. Namun Kepala Bidang (Kabid) Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satpol-PP, Agus Siswuryanto, tetap menginstruksikan kepada anggotanya untuk mengeluarkan barang-barang dari rumah warga sebelum dilakukan pebongkaran. Pembongkaran diawali dengan bangunan di sisi Selatan menggunakan alat berat, tanpa ada perlawanan apapun. 

Namun ketika petugas Satpol PP hendak mengeluarkan barang-barang pada rumah deretan nomor tiga dari Selatan, serempak belasan warga menghadang di depan rumah sembari berteriak-teriak. Mendapati susana kurang kondusif, petugas kepolisian membantu dengan mengevakuasi paksa warga yang menghadang, dan dibawa menjauh dari lokasi. Sesaat kemudian, puluhan Satpol PP mengeluarkan seluruh barang dan ditempatkan dipinggir jalan.

Kepala Satpol PP, Sutarja, menjawab wartawan, di lokasi, mengungkapkan, seluruh proses pembongkaran hunian di tanah HP Nomor 105, sesuai prosedur yang ditetapkan. Bahkan sosialisasi telah disampaikan sejak tahun 2017 silam, demikian pula Surat Peringatan (SP) telah dilayangkan hingga tiga kali, sebelum akhirnya dilayangkan surat perintah pembongkaran. "Karena warga bersikukuh enggan membongkar bangunan secara mandiri, terpaksa dilakukan pembongkaran paksa," ujarnya, sebab lahan milik Pemkot Solo itu akan dimanfaatkan untuk perluasan Solo Techno Park (STP).

Tidak ada negosiasi lagi, tegasnya, karena kompensasi yang ditawarkan Pemkot Solo dinilai cukup memadai. Selain diberikan bantuan biaya bongkar dan ongkos angkut, warga yang belum memiliki rumah juga difasilitasi untuk menghuni Rumah Susun Sewa Sederhana (Rusunawa). Demikian pula warga yang kebetulan memiliki usaha di rumah masing-masing, diberikan kios di Pasar Panggungrejo. Tuntutan mereka untuk diberikan tanah pengganti, tegas Sutarja, tidak mungkin dipenuhi, sebab mereka menghuni tanah milik negara tersebut secara ilegal.(Hut)

BERITA REKOMENDASI