Semula Enggan, PB XIII Akhirnya Setujui UPT

SOLO, KRJOGJA.COM – Setelah sempat enggan menyetujui Bebadan berbentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk pembangunan kraton kasunanan Surakarta akhirnya raja kraton Surakarta Pakoe Boewono XIII datang ke  Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)  dan mengisyaratkan setuju dihadapan Wantimpres Jendral (Purn) Soebagyo HS, Rabu (13/9/2017). Selanjutnya Sinuhun PB XIII membentuk Tim Asistensi akan mengadakan rapat lagi dengan Tim Asistensi dari pemerintah pada hari Senin (2/10/2017) di Sasana Narendra Kraton Kasunanan Surakarta untuk secara teknis membahas pembentukan UPT.

Salah satu peserta rapat di gedung Wantimpres di Jakarta yang dihubungi wartawan melalui sambungan telepon  GPH Suryo Wicaksono , Rabu (13/9/2017) mengatakan hasil rapat di Wantimpres diantaranya Kanjeng Ferry yang menjadi wakil PB XIII dalam rapat menyarankan Gusti Panembahan Agung Tedjowulan masuk dalam Tim Asistensi  Kraton Kasunanan Surakarta  (TAK2S).Kedua PB XIII selaku pimpinan TAK2S bersedia bersama pemerintah untuk pengelolaan Kraton Kasunanan Surakarta. Ketiga , Tim AK2S yang ditetapkan oleh PB XIII dengan Tim Asistensi Pemerintah dipimpin Dadang Rizki akan mengadakan pertemuan  lagi pada hari Senin (2/10/2017) di Sasana Narendra, Kraton Surakarta.

Gusti Nenok yang datang rapat mewakili Panembahan Tedjowulan mengira usai rapat segera dilanjutkan penanda tanganan surat kuasa sebagai dasar pembentukan UPT. “Saya pikir pertemuan ini langsung penandatanganan. Tapi kata pak Subagyo HS ada sedikit perubahan," jelas Gusti Nenok.

Perubahan tersebut disebabkan lantaran rombongan Sinuhun PB XIII telah menemui Watimpres dikediamannya di Yogyakarta pada Senin (11/9/2017) lalu. Disana Sinuhun silaturahmi dengan Watimpres guna menanyakan kejelasan tentang perihal pembentukan UPT Kraton Surakarta yang santer diberitakan belakangan ini.  Sinuhun PB XIII akhirnya setuju asal dirinya diberi kesempatan untuk membentuk tim asistensi sendiri dengan memasukkan sejumlah nama yang dipercaya oleh sinuhun. "Hasilnya ya seperti keputusan rapat tanggal 13 September tadi. Sinuhun setuju dan akan ada pertemuan lanjutan awal Oktober besok," jelas Gusti Nenok.

Awalnya, tim bentukan Sinuhun tidak menyertakan nama KGPHPA Tedjowulan. Hal itu sempat  membuat Gusti Nenok jengkel  mengingat kapasitas KGPHPA Tedjowulan sebagai maha menteri kraton Surakarta yang bertugas sebagai tangan kanan raja di bidang operasional. Setelah perdebatan cukup alot, akhirnya pihak Sinuhun PB XIII yang diwakili Ferry bersedia  memasukkan Tedjowulan dalam tim tersebut. "Ya saya langsung mengingatkan soal kapasktas Panembahan Tedjowulan yang penting di kraton Surakarta. Akhirnya setelah ditengahi Watimpres kami sepakat Panembahan masuk tim," jelas Gusti Neno.

Sementara GKR Wandansari Koes Moertiyah saat mengetahui hasil rapat dan pertemuan PB XIII dengan Wantimpres mengatakan semoga semuanya menjadi babakan baru untuk membangun kraton Surakarta. “Sudahlah untuk apa konflik, sekarang eranya bekerja dan membangun kraton Surakarta. Termasuk bangunan  dan kantor yang ditutup karena terseret konflik seperti kantor Kusuma Wandawa yang mengurusi silsilah garis keturunan dinasti Mataram di Kraton Surakarta agar dibuka kembali dan kraton Surakarta bisa melayani masyarakat seperti dulu,” papar Gusti Moeng.(Hwa)

BERITA REKOMENDASI