Sengketa Informasi di Jateng Capai 600 Kasus

Editor: Ivan Aditya

WONOGIRI, KRJOGJA.com – Ketua Komisi lnformasi Provinsi (KIP) Jawa Tengah, H Rahmulyo Adiwibowo SH MH mengakui, masih banyak lembaga pemerintah belum melakukan keterbukaan informasi kepada publik. Indikatornya, sejak 2010 lalu muncul sekitar 600 kasus sengketa informasi dilayangkan masyarakat ke komisi yang dipimpinnya.

"Dari total sengketa tersebut yang paling banyak mendominasi adalah sengketa informasi menyusul  dana yang dikelola pemerintah desa," ungkap Ketua KIP Jateng disela Workshop Optimalisasi Peran dan Fungsi Pejabat Pengelola lnformasi Dokumentasi (PPID) di Ruang Girimanik Pemkab Wonogiri, Senin (08/05/2017).

Workshop yang digelar Dinas Kominfo Wonogiri diikuti para Kepala OPD, camat dan perwakilan Kades dibuka Bupati Wonogiri Joko Sutopo. Menurut bupati, keterbukaan publik saat ini mutlak harus dilakukan jajaran pemerintah karena sudah menjadi tuntutan masyarakat. Dengan keterbukaan, kata Joko, tata kelola pemerintahan semakin transparan dan jujur.

"Jika tidak transparan justru bisa mengundang kecurigaan masyarakat terlebih lagi jika menyangkut keuangan," tandas dia.

Lebih lanjut dikemukakan Adi Wibowo, dari sekitar 600 sengketa informasi yang ditangani KIP Jateng ada beberapa perkara yang dikabulkan KIP atau dimenangkan publik. "Sehingga lembaga pemerintah melalui PPID kita rekomendasi untuk lebih terbuka dalam hal penyampaian informasi publik," papar dia sembari menambahkan UU Nomor 14/2008 tentang keterbukaan informasi publik harus dipahami perangkat pemerintah dengan mengoptimalkan fungsi PPID.

Menurut Adi, dari 600 kasus atau sengketa yang ditanganinya tidak ada yang berasal dari daerah Wonogiri. Bahkan, tuturnya, Pemkab Wonogiri tahun 2016 lalu mampu menempati peringkat ke-ll terbaik di Jateng dalam hal keterbukaan informasi publik. (Dsh)

BERITA REKOMENDASI