Sengketa Lahan Sriwedari Solo Berlanjut, LKBH FKPPI Solo Lakukan Perlawanan Hukum

SOLO, KRJOGJA.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Solo melalui kuasa hukumnya Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum ( LKBH ) Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan Indonesia ( FKPPI ) Kota Solo melakukan perlawanan atau derden verzet ke Pengadilan Negeri (PN) Kota Solo. Saat ini , kepemilikan ahli waris telah inkrach berdasar Putusan MA No:3000-K/Sip/1981 tanggal 17 Maret 1983 dan kepemilikan atau dasar penguasaan Pemkot Surakarta terhadap Sriwedari yakni Hak Pakai No:11 dan No:15 telah dibatalkan oleh pengadilan berdasarkan putusan MA No:125-K/TUN/2004.

Kuasa Hukum LKBH FKPPI Theo Wahyu Winarto didampingi Ketua FKPPI Solo Hasta Gunawan dan salah satu anggota Tim , Drs Gatot Sugiartono, SH,MH kepada wartawan mengatakan ada dua lahan yang terbukti milik Pemkot Solo dimasukkan dalam proses eksekusi. “Kedua lahan tersebut adalah bekas Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Mangkunjayan dan bekas Bank Solo, keduanya terbukti milik Pemkot Solo sehingga ini menjadi peluang untuk melakukan perlawanan. Bukti bukti otentik kepemilikan ini akan disampaikan dalam sidang yang bakal digelar di PN Solo dalam waktu dekat ini,” ujar Wahyu Winarto.

BERITA REKOMENDASI