Soal Relokasi, Pemkot Solo Minta Dispensasi Karanganyar

SOLO, KRJOGJA.com – Relokasi warga bantaran Kali Anyar terdampak proyek penanganan banjir Solo wilayah Utara terbentur Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Pemerintah Kota (Pemkot) Solo meminta dispensasi kepada Pemkab Karanganyar. Jika ketentuan Perda RTRW Kabupaten Karanganyar diterapkan secara kaku, dipastikan relokasi warga gagal total, sebab anggaran pembelian tanah pengganti hanya mencukupi dengan luasan 40 meter persegi. Sedangkan Perda RTRW mengamanatkan luas lahan perumahan komersial minimal 60 meter persegi.

Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo, menjawab wartawan, di kantornya, Selasa (12/9/2017) mengaku telah berkomunikasi dengan Bupati karanganyar, Yuliyatmono, agar diberikan dispensasi. Pengadaan rumah secara berkelompok di kawasan Jeruksawit, Karanganyar, bukan sebagai perumahan komersial, sebaliknya sebagai program sosial. Sekitar 195 warga yang semula menghuni kawasan bantaran Kali Anyar, terpaksa harus pindah, sebab terkena proyek penanganan banjir Solo wilayah Utara.

Kendati menempati lahan berstatus tanah negara, menurut pria yang akrab disapa Rudy, warga bantaran tak bisa digusur begitu saja, namun harus diberikan solusi berupa relokasi dengan pemberian kompensasi untuk pengadaan rumah pengganti. Sesuai ketentuan, besaran uang kompensasi sebesar Rp 34,2 juta per rumah, dengan rincian Rp 16 juta untuk membeli tanah 40 meter persegi, biaya sertifikat dan pengerasan Rp 15 juta, stimulan rangka bangunan, atap dan fasilitas umum (fasum) Rp 3,2 juta.

Dengan anggaran sebesar itu, warga bersepakat untuk membeli tanah di kawasan Jeruksawit, Karanganyar, sebagai lokasi membangun rumah baru secara berkelompok. Jika kemudian mereka diharuskan membeli tanah seluas 60 meter persegi sebagaimana dimanatkan dalam Perda RTRW Kabupaten Karanganyar, menurut Rudy, musykil dana yang tersedia mencukupi. Karenanya dia memohon Pemkab Karanganyar bisa memberikan dispensasi, sehingga relokasi warga bantaran Kali Anyar, dapat segera direalisasikan.

Permohonan dispensasi, menurutnya, sudah dilayangkan melalui surat resmi, namun hingga kini belum diperoleh jawaban pasti. Meski begitu, Rudy mengaku, secara lisan Bupati Karanganyar Yuliyatmono telah memberikan sinyal hijau.

"Warga yang direlokasi tergolong Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan terkena proyek pemerintah, sehingga memang memerlukan penanganan khusus, diantaranya dispensasi luasan tanah pengganti," ujarnya sembari menyebut, tentunya tidak dapat disejajarkan dengan pengembang rumah komersial.(Hut)

 

BERITA REKOMENDASI