Sragen Masih Kekurangan 2.546 Guru ASN

Editor: Ivan Aditya

SRAGEN, KRJOGJA.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen masih kekurangan sebanyak 2.546 guru ASN untuk jenjang pendidikan taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), dan sekolah menengah pertama (SMP). Selama ini kekurangan tenaga pengajar diisi oleh guru tidak tetap (GTT) atau guru honorer.

Selain kekurangan guru ASN, sekolah negeri di Sragen juga masih kekurangan pegawai administrasi non-guru sebanyak 1.357 orang. Kekurangan pegawai administrasi tersebut baru terisi sebanyak 754 orang dari pegawai tidak tetap (PTT) atau pegawai honorer, sehingga masih kosong sebanyak 603 orang.

Data tersebut terungkap dalam paparan Wakil Bupati (Wabup) Sragen Dedy Endriyatno di hadapan Panitia Kerja Pengangkatan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Honorer Menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) Komisi X DPR RI di Aula Citrayasa Rumah Dinas (Rumdin) Bupati Sragen, Selasa (16/03/2021). Dari pemetaan kebutuhan guru, Sragen memiliki guru ASN sebanyak 4.335 orang, dan masih kekurangan sebanyak 2.546 orang. Kekurangan guru itu selama ini diisi oleh para GTT yang jumlahnya 2.064 orang.

Kemudian untuk data pegawai di satuan pendidikan TK, SD, dan SMP, jelas Dedy, juga ada kekurangan. Dia menyebut dari kebutuhan pegawai sebanyak 1.564 orang baru ada 207 pegawai ASN sehingga kekurangannya masih 1.357 orang. Dari kekurangan pegawai itu, sebut Dedy, baru terisi dari PTT sebanyak 754 orang.

“Permasalahannya terletak pada penganggaran GTT/PTT. Kebutuhan gaji pegawai rutin di Sragen itu rata-rata 45% dari APBD. GTT yang diangkat di 2020 pasti dianggarkan di 2021. Dulu yang awalnya GTT hanya mendapat insentif Rp 150.000-Rp 300.000/bulan dan ada yang sampai Rp 500.000/bulan,” jelas Dedy.

Dari insentif itulah, Dedy menyampaikan kebutuhan anggarannya sebenarnya Rp 22 miliar, tetapi karena Covid-19 menjadi Rp 20 miliar. Idealnya, Dedy menerangkan kalau GTT diangkat menjadi ASN maka gajinya meningkat menjadi Rp 2,5 juta per bulan atau naik 320%.

“Tentu anggarannya juga membengkak dari Rp 20 miliar menjadi Rp 64 miliar. Hal itu belum termasuk penyesuaian masa kerja guru yang bersangkutan. Kalau kebijakan pengangkatan GTT menjadi ASN itu berarti perlu ada bantuan dana dari pusat hampir Rp 50 miliar karena daerah tidak mampu,” tandas Dedy.

Dedy menambahkan, jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Sragen sebanyak 492 orang, dan sebanyak 352 orang di antaranya berasal dari formasi guru. Pada 2021, usulan formasi guru untuk PPPK sebanyak 1.938 orang. Usulan itu sudah disampaikan per 30 Desember 2020. Sedangkan untuk usulan tenaga administrasi, kebersihan, dan penjaga juga sudah diusulkan pada 8 Januari 2021 lalu.

“Secara umum guru di Sragen sudah terpenuhi tetapi statusnya saja yang kurang. Artinya, kesejahteraan mereka masih kurang. Kalau semua guru diangkat jadi ASN, maka dana alokasi umum (DAU) Sragen tidak mencukupi karena gajinya menjadi Rp,5 juta per bulan,” tambah Yuni, sapaan Bupati.

Sementara Ketua Panja Pengangkatan GTK Honorer Menjadi ASN Komisi X DPR RI, Agustina Wilujeng, menyampaikan para GTT selama ini resah karena informasi yang simpang siur. Di samping itu, Agustina menyampaikan para GTK honorer saat diangkat jadi ASN tidak mau ikut seleksi tetapi langsung diangkat jadi ASN karena masa pengabdian yang lama.

“Panja ini dibentuk untuk menampung masalah-masalah di daerah dan mencari solusi yang tepat untuk kepentingan GTK honorer, siswa, dan kepentingan mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujarnya. (Sam)

BERITA REKOMENDASI