Sukoharjo Komitmen Kesetaraan Gender Sebagai Strategi Pembangunan

Editor: Agus Sigit

SUKOHARJO, KRJOGJA.com – Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai strategi pembangunan telah menjadi komitmen pemerintah dalam pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Pemkab Sukoharjo dalam hal ini juga sudah memberikan perhatian besar dengan meminta diberbagai sektor dan industri apapun menjadi ramah perempuan.

Bupati Sukoharjo Etik Suryani dalam sambutanya saat membuka rapat koordinasi PUG Tahun 2022 di Hotel Tosan Solo Baru Grogol, Senin (25/7) mengatakan, pembangunan di segala sektor sudah sepantasnya mengedepankan prinsip kesetaraan dan upaya-upaya pengarusutamaan gender. Upaya pengarusutamaan gender bukan hanya bermanfaat bagi perempuan itu sendiri tapi juga membawa dampak positif bagi kemajuan organisasi.

Saat ini masih ada beberapa kendala yang dihadapi oleh kaum perempuan, baik dari aspek kehidupan sosial, budaya, ekonomi dan politik yang disebabkan masih adanya disparitas gender. Selain karena budaya patriarki yang masih kental, perempuan juga kerap diragukan kemampuannya karena kondisi khusus fisiknya seperti mendapat datang bulan, hamil dan menyusui. Kebutuhan-kebutuhan khusus perempuan tersebut seringkali menjadi hambatan apabila dirinya ingin memilih profesi tertentu.

Etik Suryani melanjutkan, atas dasar hal tersebut pengarusutamaan gender sebagai strategi pembangunan telah menjadi komitmen pemerintah dalam pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 secara tegas menyatakan bahwa dalam proses penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi harus mengintegrasikan isu-isu gender dalam pembangunan daerah. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

“Saya berharap rakor ini dapat menjadi sarana koordinasi dalam rangka mendapat kesepakatan dan komitmen pengarusutamaan gender di semua lembaga kedinasan atau perangkat daerah,” ujarnya.

Bupati melanjutkan, selain itu melalui rekor ini dapat menjadi acuan atau pedoman dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender untuk peningkatan kinerja kelembagaan atau perangkat daerah, sehingga masing-masing Pokja memahami dan saling sinergi untuk menyamakan persepsi khususnya tentang konsep gender dalam pembangunan.

Bupati berharap kepada perangkat daerah sebagai ujung tombak pelaksanaan program dan kegiatan yang responsif gender, untuk saling bersinergi dan berkolaborasi antar instansi maupun organisasi dalam rangka memberdayakan kaum perempuan baik secara ekonomi, politik, sosial dan budaya sehingga pembangunan diberbagai sektor dan industri apapun menjadi ramah perempuan.

“Kepada setiap anggota pokja pengarusutamaan gender diharapkan dapat mendorong setiap kesempatan pada perempuan untuk berperan dalam pembangunan melalui program yang responsif gender dengan perencanaan dan penganggaran serta diharapkan akan mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan kesetaraan gender,” lanjutnya. (Mam)

BERITA REKOMENDASI