Tak Ditemukan ASN Pemkot Solo Berafisliasi HTI

SOLO, KRJOGJA.com – Selama satu pekan melakukan penyisiran, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) tidak menemukan satu orangpun Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo berafiliasi pada Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Indikasi keterlibatan tak saja secara formal tercatat sebagai anggota HTI yang telah dibubarkan beberapa hari lalu, tetapi juga perilaku mencurigakan.

Menjawab wartawan, di Balaikota, Kamis (27/7/2017), Kepala BKPPD, Rachmat Sutomo, mengungkapkan, dari hasil penelusuran data formal kepegawaian, memang tidak ada satu orangpun ASN tercatat sebagai anggota HTI. Kebetulan lembaga yang disebut-sebut bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45 ini, juga tidak terdaftar sebagai Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Kantor Dinas Kesatuan Kebangsaan dan Politik (Kesbangpol).

Di sisi lain, tambah Rachmat, dari hasil pencermatan perilaku masing-masing ASN, juga tidak ditemukan  hal-hal mencurigakan, seperti menolak hormat kepada bendera merah putih, ataupun beraktivitas yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 45. Setidaknya, saat digelar upacara bendera setiap hari Senin ataupun hari besar nasional lainnya, seluruh ASN melakukan hormat kepada bendera merah putih.

Meski begitu, kewaspadaan tetap dilakukan, untuk mengantisipasi sejak dini kemungkinan rembesan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45 di kalangan ASN. Tidak ada toleransi bagi ASN yang menolak Pancasila, sebab saat pengangkatan sebagai abdi negara, mereka telah mengangkat sumpah untuk setia kepada Pancasila, UUD 45, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sebagaimana dikhabarkan, sejak HTI dibubarkan, Pemkot Solo lengsung merespon dengan menyisir ASN yang ditengarai berafiliasi pada HTI. Penyisiran tersebut, terkait dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (sekarang Apratur Sipil Negara – red), terutama pasal 4 Nomor 3, menyebut, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilarang mengikuti organisasi berjaringan internasional tanpa izin pemerintah. Sedangkan HTI selama ini dikenal sebagai salah satu organisasi lintas negara, bahkan belakangan disebut memiliki idelogi bertentangan dengan Pancasila.

Dalam aturan tersebut jelas Rachmat, PNS yang bergabung dalam Ormas, baik berskala lokal maupun nasional, diwajibkan melapor ke BKPPD. Dalam catatan kepegawaian, sejauh ini belum ada ASN di lingkungan Pemkot Solo melapor sebagai anggota Ormas lokal ataupun nasional, terlebih anggota HTI yang berjaringan internasional.(Hut)

 

BERITA REKOMENDASI