Tak Terdaftar DPT Pilkades, Balai Desa Digeruduk

KARANGANYAR, KRJOGJA.com – Gara-gara tak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkades, sejumlah warga Dukuh Gejen Rt 03/Rw II Dusun Kerjo, Desa Sumberejo, Kecamatan Kerjo menggeruduk kantor desanya, Sabtu (17/2). Mereka merasa panitia Pilkades tak becus.

“Dari total 55 warga yang memiliki hak suara di Dukuh Gejen Rt 03/Rw II, kenapa hanya 34 diantaranya saja yang diberi undangan mencoblos? Bahkan tidak tercatat di DPT. Hanya 21 warga yang diberi undangan,” kata salah seorang warga, Sogol Suryo Sadino kepada wartawan.

Ia bersama puluhan warga yang tak terdaftar di DPT Pilkades, mendatangi kantor desa setempat untuk menyampaikan keluhannya. Ia menduga, panitia Pilkades kurang cermat dalam mempersiapkan pemungutan suara. Tanpa undangan maupun tercatat di DPT, mereka tak bisa memberikan suara ke calon pilihannya. Padahal, mereka condong memberikan suaranya ke calon tertentu. Ia menduga hal itu disengaja untuk mengalahkan calon tersebut.

“Aneh sekali tiba-tiba namanya hilang di DPT Pilkades. Padahal DPT Pilkades, sumbernya DPT Pilkada kemarin. Dan 21 orang itu tercatat di DPT Pilkada,” katanya.

Sogol mengancam bakal membawa kasus itu lebih serius. Ia menuding panitia Pilkades berbuat melanggar hukum karena menghilangkan hak warga negara Indonesia. Untuk diketahui, bakal digelar pemungutan suara Pilkades serentak gelombang II pada 20 Februari 2019. Terdapat tiga calon bertarung memperebutkan kursi kepala desa di Desa Sumberejo.

“Saya akan tuntut panitia penyelenggara,” katanya.

Ketua Panitia Pilkades Desa Sumberejo, Subandi Rusman Effendy, menjelaskan perihal kejadian sebanyak 21 warga yang tidak terdaftar di DPT. Ia mengakui meninggalkan mekanisme pencocokan dan penelitian (Coklit) daftar calon pemilih. Hal itu mengakibatkan tercecernya sejumlah pemilih di DPT.

“Tidak ada unsur kesengajaan untuk menghilangkan suara. Kelalaiannya tidak melakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit), padahal mereka belum dimasukkan ke Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dengan tidak terdaftarnya warga di DPT, otomatis hak suaranya hilang,” jelas Effendy.

Ia menambahkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pemkab Karanganyar melalui Kabag Pemerintahan Desa terkait kejadian tersebut. Pihaknya telah berupaya agar warga yang belum terdaftar, dapat menggunakan hak pilihnya pada Pilkades serentak.

Namun, menurut Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa menyebutkan, pemilih yang menggunakan hak pilih harus terdaftar di DPT. Apabila warga ingin membawa kasus ini lewat jalur hukum, pihaknya mengaku akan meminta petunjuk kepada Pemkab Karanganyar terkait langkah selanjutnya. (Lim)

BERITA REKOMENDASI