Tanggungan Belanja Perdes dan RT/RW Bertambah

Editor: KRjogja/Gus

KARANGANYAR (KRjogja.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar memutuskan tambahan anggaran untuk ribuan perangkat desa (perdes) dan RT/RW dengan sasaran asuransi dan biaya operasional lingkungan. Nilainya mencapai miliaran rupiah di APBD perubahan 2017.

“Per perangkat desa (Perdes) dianggarkan Rp 8.100 untuk membayar BPJS Ketenagakerjaan. Jenis asuransinya JK (jaminan kematian) dan JKK (jaminan kecelakaan kerja). Perdes ini meliputi kadus, kaur, kasi dan sekdes. Sedangkan untuk operasional RT/RW dipasang Rp 4,5 miliar,” kata Kabag Pemerintahan Desa dan Kelurahan Setda Pemkab Karanganyar, Timotius Suryadi kepada KR

, Jumat (29/9). 

Pihaknya meminta seluruh perangkat desa mengumpulkan identitas diri guna keperluan pendaftaran kepesertaan asuransi itu melalui aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) dan data base. Mereka tersebar di 162 desa dari 17 kecamatan. Diutarakan lebih lanjut, pembiayaan premi oleh Pemkab merupakan bentuk tanggung jawab terhadap perdes. Terlebih, hal itu diamanatkan UU Nomor 5 tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi pegawai aparatur sipil negara.

“Pengalokasiannya selama tiga bulan terhitung Oktober-Desember 2017,” katanya. 

Mengenai biaya operasional lingkungan, tiap RT/RW digelontor Rp 500 ribu. Berdasarkan data rekapitulasi, terdapat 6.460 RT dan 1.951 RW di Karanganyar. Uang ini bukan hak ketua RT/RW, karena peruntukannya membiayai kegiatan di lingkungannya. Hak ketua RT/RW sendiri terkaver insentif Rp 1,5 juta per penerima per tahun.

“Menjelang HUT ke-100 Kabupaten Karanganyar, tentunya banyak kegiatan di lingkungan RT/RW. Nah, ini sebagai dana stimulan untuk meringankan iuran warga. Perlu ditegaskan, biaya operasional lingkungan bukan insentif ketua RT/RW. Harus dibedakan,” katanya. 

Bupati Karanganyar, Juliyatmono mengatakan insentif ketua RT/RW sekadar insentif. Besarannya juga sesuai kemampuan keuangan daerah. “Belanja operasional RT/RW belum bisa direalisasikan. Saat ini, insentif Rp 1,5 juta itu bentuk penghargaan bagi mereka yang sebenarnya belum sebanding dengan peran di masyarakat,” katanya. (Lim)

BERITA REKOMENDASI