Terancam Tergusur, Pedagang Solo Baru Mengadu Ke Dewan

Editor: KRjogja/Gus

SUKOHARJO, KRJOGJA.com – Pedagang kaki lima (PKL) sekaligus warga penghuni lahan sengketa di Jalan Ir Soekarno, Solo Baru, Grogol resah karena akan digusur. Merekapun mengadukan masalah tersebut ke DPRD Sukoharjo untuk meminta penyelesaian masalah. Sebab pihak yang mengklaim sebagai pemilik lahan telah memberi batas waktu pengosongan tempat. 

Ketua Paguyuban Pandawa Solo Baru Nanang Irawan, Kamis (14/2) mengatakan, ada belasan warga yang sebagian besar sebagai PKL menempati lahan sejak sekitar tahun 1998 lalu sampai sekarang. Karena sudah terlalu lama menempati lahan maka warga disana kemudian membentuk paguyuban. Ada beberapa versi sampai warga bisa menempati tempat berdagang mulai karena permintaan ahli waris pemilik lahan sampai menyewa. Uang sewa yang dibayarkan warga tersebut bervariasi bernilai jutaan rupiah.

Warga yang sudah mendapatkan izin tersebut kemudian mendirikan tempat usaha seperti kios atau bangunan untuk berdagang. Mereka kemudian membuka usaha berbagai jenis barang dagangan sampai sekarang.

Awalnya warga bisa tinggal dan membuka usaha di lahan tersebut dengan tenang sebelum akhirnya masalah muncul pada November 2018 lalu. Disaat itu warga mendapat surat peringatan dari pihak lain diluar yang dianggap sebagai pemilik lahan sebelumnya. Hal itu membuat kaget warga karena pihak yang memberi surat peringatan tersebut juga mengklaim sebagai pemilik lahan. Artinya ada dua pihak berbeda saling klaim sebagai pemilik lahan pada satu bidang atau tempat sama. Sedangkan warga sifatnya hanya menempati saja.

Keresahan warga semakin bertambah setelah pada Desember 2018 lalu warga mendapat surat peringatan 1 sampai 3 dari  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). Isi surat tersebut intinya warga diminta untuk mengurus IMB sehingga membuat bingung warga.

Warga juga tambah resah karena pada akhir 2018 lalu pihak yang mengklaim sebagai pemilik lahan mengajukan somasi. Intinya warga diminta segera pindah dan tidak mendapat kompensasi.

Karena kondisi tersebut warga kemudian meminta dipertemukan dengan pihak yang mengklaim sebagai pemilik lahan. Hasilnya warga akan mendapatkan kompensasi sebesar Rp 1 jut sebagai ganti transportasi untuk menyingkirkan barang milik warga.

Uang kompensasi tersebut hanya akan diberikan oleh pihak yang mengklaim sebagai pemilik lahan pada warga maksimal 14 Februari 2019. Sampai batas waktu yang ditentukan warga belum memberikan keputusan dan kemungkinan bisa menolak. Sebab warga sebelumnya sudah mengeluarkan uang sangat banyak untuk tinggal dan membuka usaha berdagang.

"Kami warga berharap bisa dibantu oleh para wakil rakyat untuk menyelesaikan masalah. Karena itu kami datang ke gedung DPRD Sukoharjo," ujarnya.

Penyelesaian yang diharapkan warga yakni musyawarah mufakat dan tidak mengedepankan kekerasan. Sebab warga mengaku tidak ingin dibenturkan masalah dengan petugas dan tetap bisa menempati lahan seperti sebelumnya.

"Warga tidak ingin mengklaim lahan. Kami hanya ingin ganti rugi atau ganti untung yang layak. Kalau dibenturkan dengan aparat jelas kami kalah," lanjutnya.

Sekretaris Komisi II DPRD Sukoharjo Sukardi Budi Martono mengatakan, siap menampung keresahan warga Solo Baru, Grogol. Komisi II DPRD Sukoharjo akan mempelajari dulu masalah yang dikeluhkan warga. (Mam)

BERITA REKOMENDASI