Terapkan Kartu Kendali Elpiji, Pemkab Akui Tak Punya Data Kemiskinan

KARANGANYAR (KRjogja.com) – Pemkab Karanganyar mengakui belum bisa menerapkan distribusi elpiji tiga kilogram melalui penggunaan kartu kendali. Penyebabnya, data kemiskinan yang sedianya dijadikan patokan kartu tersebut belum valid.

“Setuju saja diberlakukan kartu kendali itu. Jadi, yang bisa membeli elpiji tiga kilo hanya keluarga miskin. Namun, saat ini kami belum memiliki data kemiskinan by name by address,” kata Sekda Pemkab Karanganyar, Samsi kepada KR, Kamis (21/9). 

Data kemiskinan yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar masih spesifik pada program pemberian bantuan seperti rehab rumah tidak layak huni (RTLH), program kluarga harapan (PKH) dan beras untuk keluarga sejahtera (rastra). Ia meyakini butuh penyamaan persepsi terkait parameter kemiskinan untuk menjaring potensi warga pemegang kartu kendali subsidi elpiji.

Faktanya, distribusi elpiji tiga kilogram atau tabung melon boleh dibeli warga luar kota maupun dari tingkat ekonomi lemah sampai orang kaya. Inilah yang memicu kelangkaan barang. Penting diketahui, Bupati Juliyatmono menerbitkan surat edaran tentang penggunaan elpiji tiga kilogram, berisi imbauan aparatur sipil Negara (ASN) mengonsumsi eliji nonsubsidi. Mengenai hal itu, Samsi meminta ASN mengintrospeksi diri karena banyak kalangan tersebut ikut menikmati subsidi bagi warga miskin. 

“Karena memang tidak ada sanksi ASN menggunakan tabung melon. Kita hanya berharap mereka mau introspeksi,” katanya. 

Di Karanganyar, pasokan elpiji melon mencapai 31 ribu tabung per hari. Distribusinya seringkali dikeluhkan karena tidak stabil jumlah dan harganya, terutama di wilayah pinggiran dan kawasan wisata lereng Lawu. 

“Akan kita kumpulkan agen dan pangkalan. Siapa yang bermain nakal barang bersubsidi ini? Sejauh ini belum ada laporan resmi tentang kelangkaan maupun praktik curang,” katanya. 

Siti Fathonah, warga Ngargoyoso mengaku heran harga elpiji 3 kilogram justru lebih dari Rp 15.500  per tabung di beberapa pangkalan di desanya. Kondisi tersebut terjadi saat barang subsidi itu sulit didapatkan. “Di pengecer Rp 17 ribu-Rp 18 ribu. Kenapa di pangkalan sama? Ini kan aneh. Saya minta pemerintah mengoperasi jika terjadi penyelewengan di sana,” kata wanita pengusaha kuliner ini. (Lim) 

BERITA REKOMENDASI