Terkait Kasus Korupsi Kades Suparno Pemdes Diminta Lebih Kooperatif

KARANGANYAR, KRJOGJA.com )-Pemkab Karanganyar meminta pemerintah desa lebih transparan dan kooperatif terkait persoalan administrasi dan keuangan. Kasus dugaan korupsi yang menjerat Kades Girimulyo, Ngargoyoso, Suparno, tak perlu terjadi jika komunikasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terjalin ideal. 

"Sekarang ada regulasi, jika ada kasus aduan, sebelum ditangani APH (aparat penegak hukum), maka ditangani APIP (aparat pengawasan intern pemerintah) terlebih dulu. Sepanjang APH menyerahkan ke APIP untuk diselesaikan secara administrasi, ya kami tangani. Sehingga bisa dilakukan penyelesaian secara administrasi. Nah, Kades Girimulyo ini terlambat menyelesaikan. Kami beri kesempatan untuk mengembalikan (uang), ora ndang dirampungke. Setelah jadi tersangka, baru piye carane ngrampungke. Tapi proses pidana jalan terus," jelas Kepala Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar, Sucahyo.

 Kades Suparno ditahan kejaksaan pada Kamis (26/8). Ia terlibat kasus dugaan penyimpangan dana desa dan program Pendaftaran Tanah Sistemik Lengkap (PTSL) pada 2017, yang merugikan keuangan negara senilai Rp 1,012 miliar. Rinciannya, kerugian dana desa senilai Rp 389,074 juta dan kerugian dari program PTSL Rp 623,9 juta. Sucahyo mengatakan, jika kasus diselesaikan secara administrasi, maka pihak yang dilaporkan mengembalikan nilai kerugian ke kas negara atau kas desa. Tentunya, penyidik akan mempertimbangkan tuntutannya lebih ringan. 

Sementara itu pascapenahanan Kades Suparno, Pemkab menetapkan pelaksana tugas (plt) kades dengan menunjuk Sekretaris Desa (Sekdes) Girimulyo Noraniza Erlina Terra per 27 Agustus 2019.

Kabag Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah (Setda) Karanganyar Timotius Suryadi menjelaskan, Plt kades akan bertugas hingga kasus yang menjerat Kades Suparno berkekuatan hukum tetap. 
"Plt kades punya kewenangan dalam hal pemerintahan dan pembangunan, termasuk terkait pengelolaan keuangan. Namun tidak diperbolehkan mengambil kebijakan terkait personel dan pengalihan aset," kata Timotius.

Mengenai status Suparno, saat ini ia diberhentikan sementara dari jabatan kades. "Soal status jabatannya, akan diputuskan setelah perkaranya berkekuatan hukum tetap. Diberhentikan dengan hormat atau tidak, nanti lihat keputusan pengadilan seperti apa," jelasnya. (Lim)

 

BERITA REKOMENDASI