Terkait Korupsi Pupuk, KPK Sita Apartemen Mewah di Solo

SOLO, KRJOGJA.com – Sejumlah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu unit apartemen mewah yang terletak di kompleks Solo Paragon Mall and Residence, di kawasan Jalan Yosodipuro Solo Jawa Tengah, Kamis (7/9/2017). Diduga apartemen itu merupakan barang bukti (BB) kasus tindak pidana korupsi senilai Rp 10 miliar, pengadaan pupuk di Kementrian Pertanian (Kementan) tahun 2013 dengan tersangka HI, Dirjen Hortikultura Kementan tahun 2010-2015 dan ST seorang rekanan swasta.

Sekitar lima orang penyidik KPK melakukan upaya penyegelan dan penggeledahan di unit apartemen secara tertutup, wartawan tidak diperbolehkan mendekat ke lokasi penyegelan.

Direktur Operasional PT Sunindo Gapura Prima (SGP) Budianto Wiharto selaku pengelola Solo Paragon Residence ketika dihubungi melalui telepon seluler mengatakan, penyidik KPK telah berkoordinasi dengan pengelola Paragon untuk melakukan penyitaan, penyegelan dan penggeledahan di salah satu apartemen di Paragon. "Saya tidak hapal blok berapa, yang jelas dulu pemilik apartemen pertama membeli dari PT Gapura Prima senilai Rp 400 juta sekitar tahun 2011. Kemudian dijual lagi ke pemilik sekarang yang saya tidak hapal namanya," ujar Budianto.

Febri Diansyah, Juru Bicara KPK melalui pesan elektroniknya membenarkan Tim  KPK telah melakukan penyitaan satu unit apartemen di Solo Paragon terkait perkara pengadaan pupuk di Kementan tahun 2013 dengan tersangka HI dan ST. "Apartemen yang disita itu diduga milik istri tersangka ST yang diindikasikan terkait keuntungan yang diperoleh dari proses pengadaan pupuk yang sedang diusut KPK saat ini," ujar Febri Diansyah.

Ditetapkannya dua tersangka lantaran penyidik komisi antirasuah menemukan sedikitnya dua alat bukti yang kuat. Mereka diduga memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan menyalahgunakan wewenang. Alhasil, negara ditaksir merugi hingga Rp 10 miliar dari total nilai proyek Rp 18 miliar.

"Tersangka diduga merugikan perekonomian negara terkait pengadaan fasilitas sarana budidaya yang mendukung pengendalian UPT, dalam rangka belanja barang fisik lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat atau pemerintah di Ditjen Hortikulutra tahun 2013," katanya.

Kedua tersangka dijerat Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.(Hwa)

 

KPK

BERITA REKOMENDASI