Terlalu Banyak, Struktur Perangkat Desa Dirampingkan

KARANGANYAR, KRJOGJA.com – Pemerintah Kabupaten Karanganyar menyarankan perampingan struktur pemerintahan desa. Bentuk kongkritnya mengurangi jumlah pejabat kadus melalui penggabungan wilayah dusun.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermades), Agus Heri Bindarto mengatakan jumlah lima dusun per desa merupaka jumlah ideal. Namun faktanya, desa memiliki lebih dari itu. Bahkan di Desa Wonorejo, Jatiyoso, memiliki 16 dusun sedangkan desa di Karangpandan memiliki 10 dusun.

“Efektifnya jumlah dusun rata-rata 5 saja per desa. Itu menguntungkan dari sisi administratif dan keuangan,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Karanganyar, Agus Heri Bindarto kepada KR, Selasa (25/2).

Penggabungan dusun ini menjadi kewenangan pemetintah desa. Sedangkan Pemkab sekadar menyarankan. Beberapa desa yang memungkinkan untuk dirampingkan cukup banyak, kira-kira sembilan desa. Rencananya dusun dirampingkan setelah kadus selaku perangkat desa sudah dipensiunkan.

“Wacana sudah dilempar ke desa. Dusun banyak yang bisa dirampingkan (digabungkan). Kalau digabung bisa meningkatkan pendapatan. Bengkok (bayaran kadus) bisa masuk kas desa dengan pembagian ke perangkat lebih ideal. Tapi semua diserahkan ke desa,” katanya.

“Kita contoh saja seperti di Karangpandan. Awalnya ada 10 dusun sekarang menjadi 5 dusun. Tidak seperti di Jatiyoso. Satu desa ada 16 dusun. Jumlah tersebut terlalu banyak,” tuturnya.

Sekretaris Desa (Sekdes) Dayu, Gondangrejo Riyanto, menyampaikan proses penggabungan menunggu sejumlah kepala dusun (kadus) pensiun.

“Yang lama itu (menunggu pensiun). Tidak mungkin dipensiunkan dengan alasan penggabungan dusun. Saat ada yang pensiun, tidak diisi melainkan diberi Plt. Kalau enggak ada yang pensiun ya enggak bisa menggabungkan. Sudah ada aturan,” ujar dia.

Di Desa Wonorejo memiliki 16 dusun dan setiap dusun setara satu RW. Kepala Desa Wonorejo, Sularno, membenarkan itu. Tetapi menurut dia tidak mungkin menggabungkan dusun di Wonorejo.

“Kontur kami pegunungan. Jadi tidak mungkin menggabungkan dusun. Jarak tempuh jauh. Lagipula satu RW itu sudah tiga RT.  Per RT 50 sampai 60 keluarga. Berarti satu RW 150 sampai 200 keluarga. Pengawasan tambah susah kalau digabungkan dengan dusun lain,” ujar dia. (Lim)

BERITA TERKAIT