Terpasang di Area Terlarang, Ratusan APK ‘Disikat’ Satpol PP

SOLO, KRJOGJA.com – Ratusan Alat Peraga Kampanye (APK) pemiluhan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah (Pilgub Jateng) masih terpasang di areal publik, tersebar di berbagai sudut Kota Solo, kendati Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama instutusi terkait, pekan lalu telah melakukan pencopotan. Tak menutup kemungkinan penertiban serupa akan dilancarkan lagi, jika tim sukses masing-masing pasangan Calon Gubernur (Cagub) dan Wakil Gubernur (Cawagub) Jateng, tak juga menurunkannya sesuai aturan yang berlaku.

Kepala Bidang (Kabid) Penegakkan Perda Satpol PP, Arief Darmawan, menjawab wartawan, di Balaikota, Rabu (7/3/2018) mengungkapkan, seluruh pimpinan Partai Politik (Parpol) pengusung pasangan Cagub dan Cawagub, telah diundang untuk menertibkan APK yang melanggar aturan secara mandiri. Aturan main pemasangan APK, jelasnya, diatur secara rinci dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selain pula Peraturan Walikota (Perwali) Solo Nomor 2 tahun 2009 tentang Pemasangan APK.

Keterlibatan Satpol PP dalam penertiban APK, jelas Arief, lebih mendasarkan pada Perwali Nomor 2 tahun tahun 2009, sesuai Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) sebagai aparatur penegak Peraturan Daerah (Perda). Dalam Perwali tersebut antara lain disebutkan larangan pemasangan APK di areal publik, seperti taman kota, perkantoran pemerintah, fasilitas pendidikan, tempat ibadah, kawasan white area, dan sebagainya. "Kami sudah meminta pengertian pimpinan Parpol pengusung dan pendukung pasangan Cagub dan Cawagub untuk menurunkan APK dari kawasan terlarang, sebelum dilakukan pencopotan paksa," tegasnya.

Sedangkan penertiban APK yang duinilai melanggar PKPU Nomor 4 tahun 2017, tambahnya, lebih menjadi wilayah kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Dalam hal ini, Satpol PP hanya membantu proses pencopotan di lapangan berdasar rekomendasi dari Panwaslu dan KPUD.

Ketika dilangsungkan penertiban APK pekan lalu, Arief mengakui, baru menjangkau kawasan-kawasan strategis di wilayah perkotaan. Tak kurang dari 300 buah APK di kawasan terlarang diturunkan secara paksa, sedangkan di wilayah perkampungan terpantau masih bertebaran APK serupa, termasuk layar penutup warung. Khusus untuk APK dalam bentuk layar penutup warung, penertiban dilakukan dengan membalik spanduk tersebut, sehingga tidak terbaca dari luar, dan pemilik warung tidak dirugikan.

Menjawab pertanyaan penertiban lanjutan, Arief menyebutkan, kemungkinan akan dilangsungkan pada pekan depan. Masih ada waktu beberapa hari bagi pimpinan Parpol pengusung Cagub dan Cawagub untuk menurunkan APK di kawasan terlarang secara mandiri. Dalam waktu bersamaan, pihaknya juga menugaskan Perlindungan Masyarakat (Linmas) di wilayah tugas masing-masing untuk mendata APK yang melanggar aturan main sebagaimana tertuang dalam Perwali Nomor 2 tahun 2009.(Hut)

BERITA REKOMENDASI