Tersisa 20 Persen DPUPR Sukoharjo Kebut Pembayaran Pembebasan Lahan JLT

Editor: Ary B Prass

SUKOHARJO, KRjogja.com– Sekitar 20 persen dari total 481 bidang tanah terdampak rencana pembangunan Jalur Lingkar Timur (JLT) belum menerima pembayaran dana pembebasan lahan. Pembayaran tinggal menunggu pelaksanaan saja karena sudah tersedia anggaran sekitar Rp 100 miliar lebih. Kendala dihadapi karena masalah pemilik tanah sendiri belum melengkapi berkas.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Sukoharjo Bowo Sutopo Dwi Atmojo, Selasa (6/7/2021) mengatakan, DPUPR Sukoharjo sudah mulai melaksanakan pembayaran dana pembebasan lahan proyek pembangunan JLT sejak beberapa bulan lalu. Proses pembayaran dilakukan secara bertahap menunggu kelengkapan berkas dari pemilik lahan dan pengecekan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sukoharjo.

Sejumlah pemilik tanah telah mendapat pembayaran dana setelah melengkapi berkas. Pembayaran diserahkan langsung petugas ke pemilik tanah atau ahli waris. DPUPR Sukoharjo mencatat dari total 481 bidang tanah terdampak proyek pembangunan JLT ada sekitar 20 persen belum menerima pembayaran dana pembebasan lahan dari petugas. Penyebabnya karena pemilik tanah atau ahli waris belum melengkapi berkas.

“Pembebasan lahan proyek pembangunan JLT secara prosedural sudah selesai, namun pembayaran pembebasan lahannya yang belum selesai. Sebab ada beberapa pemilik lahan atau ahli waris belum menerima pembayaran lahan karena belum melengkapi berkas persyaratan,” ujarnya.

Pemilik tanah yang telah melengkapi berkas maka langsung akan diproses pembayaran pembebasan lahan oleh DPUPR Sukoharjo. Saat ini dikatakan Bowo, tinggal berkas lahan yang belum lengkap yang belum dibayarkan. Kendala dihadapi pemilik tanah karena masalah yang dihadapi warga itu sendiri.

“Berkas pemilik tanah yang belum lengkap masih kami tunggu. Kalau lengkap langsung diajukan ke BPN,” lanjutnya.

DPUPR Sukoharjo terus bergerak cepat mendorong para pemilik tanah untuk segera melengkapi berkas. Sebab angka 20 persen tersebut terus berkurang dan diharapkan pembebasan lahan proyek pembangunan JLT bisa segera tuntas.

Bowo Sutopo Dwi Atmojo, mengatakan, secara teknis ada sebanyak 481 bidang tanah terdampak proyek pembangunan JLT. Tanah tersebut status milik warga, kas desa, jalan dan bidang lainnya seperti milik Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS). Khusus untuk tanah milik BBWSBS tersebut berupa tanggul, talud atau aliran sungai.

Dilihat dari letak tanah terkena proyek pembangunan JLT berada di lima desa di dua kecamatan. Rinciannya, di Desa Plesan dan Desa Celep, Kecamatan Nguter. Sedangkan tiga desa lainnya di Desa Manisharjo, Desa Mojorejo dan Desa Bendosari, Kecamatan Bendosari.

Total panjang jalan sekitar 5,9 kilometer dan lebar jalan 19 meter. Namun pada beberapa titik lebar jalan mencapai hingga kisaran 20-24 meter karena berada di tebing atau bidang miring.

Sebanyak 481 bidang tanah tersebut, sekitar 40 persen diantaranya sudah selesai dibebaskan. Para pemilik tanah telah mendapatkan pembayaran dari Pemkab Sukoharjo pada tahun 2020 lalu. Sedangkan sisanya 60 persen akan menjadi target diselesaikan tahun 2021 ini. Hingga Juli 2021 perkembangannya tinggal tersisa 20 persen saja.

Pemkab Sukoharjo sudah selesai melakukan pembayaran terhadap 40 persen pemilik tanah karena mereka telah melengkapi syarat pemberkasan pada tahun 2020. Sedangkan 60 persen dan terus berkurang tinggal 20 persen pemilik tanah sisanya masih banyak ditemukan kekurangan. Karena itu mereka diminta segera melengkapi dan menerima pembayaran dari pemerintah daerah.

“Kendala dihadapi misal pemilik tanah sudah meninggal maka diperlukan surat waris. Pemilik tanah itu memiliki jumlah anak banyak dan tersebar merantau hingga luar pulau jawa. Padahal butuh tandatangan dan proses itu lama. DPUPR Sukoharjo masih menunggu pemberkasan dan validasi itu,” ujarnya.

Pada tahun 2020 lalu Pemkab Sukoharjo sudah membayarkan kepada 40 persen dari total 481 bidang tanah terdampak proyek JLT sekitar Rp 53 miliar. Proses pembayaran telah diterimakan langsung pada pemilik tanah atau keluarga ahli waris.

Bowo menjelaskan, soal anggaran pada tahun 2020 lalu DPUPR Sukoharjo mendapat anggaran pembebasan lahan proyek JLT sebesar Rp 100 miliar. Sedangkan kebutuhan sesuai perhitungan tim appraisal pengadaan tanah membutuhkan anggaran sebesar Rp 130 miliar.

Dari anggaran Rp 100 miliar yang diterima kemudian dipangkas tinggal menjadi Rp 66 miliar karena dampak pandemi virus corona. Anggaran tersebut kemudian digunakan sebesar Rp 53 miliar untuk pembayaran kepada 40 persen pemilih tanah dari total 481 bidang tanah.

“Tahun 2021 ini dianggarkan lagi Rp 100 miliar masih untuk pengadaan lahan atau pembebasan tanah proyek JLT. Sedangkan anggaran pembangunan fisik jalan tidak ada,” lanjutnya.

Proyek pembangunan fisik jalan JLT baru akan dikerjakan Pemkab Sukoharjo tahun 2022 mendatang. Sebab tahun 2021 ini tetap melanjutkan program tertunda tahun 2020 lalu berupa pembebasan lahan.

“Tahun 2020 seharusnya pembebasan lahan sudah selesai tapi karena terkendala pandemi virus corona maka baru bisa diselesaikan tahun 2021 ini. Tahun 2022 baru pengerjaan fisik jalan,” pungkasnya. (Mam) 

BERITA REKOMENDASI