TNI Siap Kawal Perppu Pembubaran Ormas

Editor: Ivan Aditya

SRAGEN, KRJOGJA.com – Seluruh prajurit TNI di jajaran komando distrik militer (Kodim) 0725/Sragen diminta mengawal setiap program pemerintah. Termasuk keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) pembubaran organisasi masyarakat (ormas) harus dikawal sehingga kondusivitas wilayah tetap terjaga.

Hal ini diungkapkan Danrem 074 Warastratama, Kolonel Inf Widi Prasetijono usai memberikan pengarahan para prajurit, PNS dan anggota Persit Candra Kirana di lingkungan Kodim 0725/Sragen, Kamis (13/07/2017). "Saya malah belum baca Perppu (pembubaran ormas) tersebut. Tapi prinsipnya TNI harus mengawal setiap program pemerintah dalam rangka menjaga stabilitas wilayah," ujarnya.

Menurut Widi, secara umum kondisi Soloraya sebenarnya sudah kondusif meski potensi ganguan kamtibmas tetap ada. Kendati nantinya tugas untuk melakukan sosialisasi Perppu tersebut adalah tanggungjawab pemerintah daerah, tapi TNI tetap harus ikut terlibat guna mendukung kebijakan tersebut. "Dimananpun tempatnya, potensi gangguan pasti ada. Tapi harapannya situasi tetap kondusif," jelasnya.

Saat disinggung peran TNI pascakeluarnya Perppu pembubaran ormas tersebut, mantan ajudan Presiden Jokowi ini menekankan bahwa TNI akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk langkah sosialisasi. "Kami sifatnya hanya mengawal saja. Apalagi saat ini masyarakat rentan dengan perbedaan, sehingga harus benar-benar dijaga kondusivitas wilayah," tandasnya.

Saat berkunjung ke Sragen, Danrem juga berpesan kepada seluruh prajurit yang berkeinginan memasukkan anaknya menjadi anggota TNI, harus dipersiapkan sejak dini. Baik itu kemampuan akademik maupun kesehatannya. "Kami pastikan rekrutmen anggota TNI tidak membayar satu rupiahpun. Mestinya kalau anak TNI, bisa mempersiapkan sejak dini agar bisa lolos," tuturnya.

Danrem meminta anggota TNI mengikuti prosedur saat memasukkan anaknya mendaftar pendidikan TNI. Jangan sampai memanfaatkan kedekatan dengan komandan untuk melancarkan masuk rekrutmen TNI. "Kami sadar, pasti ada saja oknum yang bermain demi mendapatkan keuntungan finansial dalam rekrutmen. Kemarin baru saja ada oknum yang ditangkap dan diproses hukum," tambahnya. (Sam)

BERITA REKOMENDASI