TPP PNS Sragen Didasarkan Beban Kerja

Editor: KRjogja/Gus

SRAGEN (KRjogja.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen bakal menerapkan pemberian tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) mendasarkan pada beban kerja. Kebijakan itu untuk meningkatkan etos kerja PNS, dimana yang beban kerjanya tinggi juga akan menerima jatah TPP lebih besar. 

Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati kepada wartawan Selasa (9/5) mengatakan, seluruh pejabat eselon mulai pimpinan Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD), camat hingga Kades, akan menerima TPP berdasarkan analisa beban kerja. Hal itu dimaksudkan sebagai bentuk apresiasi sekaligus menerapkan asas keadilan terhadap PNS atas pekerjaan yang dilakukan.

Menurut Yuni, PNS yang beban kerjanya tinggi tentu layak diberikan hak yang lebih dari mereka yang beban kerjanya lebih rendah. "Setiap tahun TPP PNS sudah kita naikkan. Tapi kenapa ritme dan etos kerja PNS kok

belum memuaskan. Makanya saya dan Pak Wabup sudah sepakat akan melakukan analisa dan memberikan TPP berbasis beban kerja," ujarnya.

Yuni berharap kebijakan baru ini membuat seluruh PNS saling berlomba untuk memberikan kinerjanya yang terbaik. Kalau perlu berbagai inovasi baru akan muncul demi memberikan pelayanan yang lebih baik pada masyarakat. "Setiap OPD harus menelurkan inovasi baru dalam pelayanan. Kami akan terus demi Sragen yang lebih maju dan sejahtera," jelasnya.

Sekda Sragen, Tatag Prabawanto menambahkan, TPP adalah insentif yang diberikan sebagai tambahan atas gaji yang diterima para PNS setiap bulannya. Besaran TPP untuk PNS selama ini didasarkan pada eselon, pangkat dan jabatan. Pejabat yang memiliki golongan, pangkat dan eselon lebih tinggi, menerima TPP lebih tinggi pula.

Sementara dengan kebijakan pemberian berdasarkan beban kerja, nantinya PNS yang beban kerjanya lebih tinggi, tentu akan mendapat TPP lebih besar dari mereka yang beban kerjanya lebih sedikit. "Bisa jadi mungkin golongan atau eselonnya lebih rendah tapi karena beban kerjanya lebih tinggi, jatah TPP juga bisa lebih tinggi. Jadi patokannya beban kerja," tandasnya.

Tatag mendukung kebijakan itu karena akan dirasa lebih fair dan memberikan asas keadilan. Dengan begitu, semua PNS akan termotivasi untuk menunjukkan kinerja terbaik. Besaran TPP untuk PNS di Sragen memang menyedot anggaran tak sedikit. Sebagai gambaran, tahun 2015 saja, jumlah TPP PNS mencapai Rp 56 miliar atau naik 200 persen dari tahun sebelumnya. Sedangkan 2016 dan 2017, besarannya juga kembali naik meski tidak sebesar kenaikan tahun sebelumnya. (Sam) 

BERITA REKOMENDASI