UMK Sragen 2019 Diusulkan Naik 8%

Editor: KRjogja/Gus

SRAGEN, KRJOGJA.com – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sragen mengusulkan upah minimum kabupaten (UMK) 2019 sebesar Rp 1.673.500 kepada Gubernur Jawa Tengah (Jateng). Usulan UMK tersebut naik 8,21% dibanding UMK Sragen 2018 yang senilai Rp 1.546.492.

Sebelumnya, tiga pihak yang terdiri atas unsur serikat pekerja, asosiasi pengusaha, dan Disnaker Sragen telah menggelar rapat membahas usulan UMK 2019. "Usulan UMK 2019 sudah sesuai ketentuan PP (Peraturan Pemerintah) no. 78/2015 tentang pengupahan," ujar Kepala Disnaker Sragen, Pudjiatmoko, Rabu (7/11).

Menurut Pudjiatmoko, komponen yang digunakan untuk menentukan nilai upah itu mengacu pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi Kabupaten Sragen. "Pembahasan di tingkat tripartit cukup alot, sampai 4 kali pertemuan baru bisa deal

. Kami telah mengirimkan usulan UMK itu ke Gubernur," jelasnya.

Usulan UMK tersebut, ujar Pudjiatmoko, naik bila dibandingkan dengan nilai UMK 2018 senilai Rp 1.546.492. Kenaikannya mencapai Rp 127.008 atau 8,21%. Tapi untuk kepastian kenaikannya berapa, masih harus menunggu berapa UMK yang ditetapkan gubernur nanti.

Sementara, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Sragen, Rawuh Suprijanto, mengatakan, usulan UMK 2019 tersebut sudah sesuai keinginan SPSI Sragen. Dia mengatakan sebelumnya dari pengusaha meminta nilai UMK hanya Rp 1.670.000/bulan sedangkan dari SPSI meminta nilai UMK Rp 1.676.000/bulan. "Usulan itu didasarkan pada angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Sragen. Pertumbuhan ekonomi di Sragen lebih tinggi daripada nasional. Demikian pula angka inflasi di Sragen relatif rendah di angka 2,8%," tandasnya.

Rawuh mengungkapkan, pembahasan usulan UMK tersebut cukup alot dan prosesnya panjang hingga akhirnya ditemukan jalan tengah di angka Rp 1.673.500/bulan. Angka tersebut diusulkan ke Gubernur untuk mendapat persetujuan.
Dia berharap angka itu tidak dikurangi lagi. Apalagi nilai usulan UMK 2019 itu masih di bawah daerah lain seperti Klaten, Solo, dan Karanganyar. "Angka tersebut lebih tinggi daripada Wonogiri. Kami tidak bisa berbuat lebih karena sudah ada aturan di PP No. 78/2015. Pantuan kebutuhan hidup layak ke lapangan pun dilakukan dengan 80 item yang tertuang dalam PP," tambahnya. (Sam)

BERITA REKOMENDASI