UMK Sudah Ditetapkan, Buruh Sukoharjo Tetap Tuntut Kenaikan Upah

Editor: Agus Sigit

SUKOHARJO, KRjogja.com – Forum Peduli Buruh (FPB) Sukoharjo melakukan koordinasi dan menunggu sikap dari organisasi buruh pusat terkait penetapan upah minimum kabupaten (UMK) tahun 2022. Sebab sekarang sedang dilakukan negosiasi dengan harapan ada perubahan kenaikan upah tahun depan. Buruh di Sukoharjo belum sepenuhnya menerima penetapan UMK dan menuntut kenaikan upah meski sekarang sudah dilakukan sosialisasi.

Ketua Forum Peduli Buruh (FPB) Sukoharjo Sukarno, Kamis (9/12) mengatakan, FPB Sukoharjo masih menunggu perkembangan dan terus berkoordinasi dengan organisasi buruh pusat karena sampai sekarang terus melakukan negosiasi dengan pemerintah terkait tuntutan perubahan angka kenaikan UMK tahun 2022. Hasilnya nanti akan dijadikan patokan FPB Sukoharjo terhadap sikap atas penetapan upah tahun depan.

“Kami masih menunggu sikap organisasi buruh pusat. Tuntutannya masih bisa ada perubahan kenaikan UMK tahun 2022. Namun demikian upah memang sudah ditetapkan dan telah disosialisasikan kami juga mengikuti terus perkembangan. Tapi FPB Sukoharjo belum bersikap dan tetap menuntut kenaikan upah,” ujarnya.

Sukarno menegaskan, FPB Sukoharjo sudah menerima surat edaran terkait penetapan UMK tahun 2022 dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Termasuk juga mengikuti sosialisasi upah yang digelar Pemkab Sukoharjo. Namun demikian hal itu ditegaskan Sukarno hanya sebatas mengikuti perkembangan saja.

“FPB Sukoharjo nanti tetap akan bersikap terkait putusan itu. Kalau UMK naiknya sangat kecil jelas buruh keberatan dan menuntut ada kenaikan,” lanjutnya.

Sukarno mengatakan, organisasi buruh pusat sudah menggelar aksi demo menuntut kenaikan UMK tahun 2022. FPB Sukoharjo sendiri memilih menunggu hasil putusan di pusat dan tidak menggelar aksi karena faktor masih pandemi virus Corona. Meski demikian protes tetap terus dilayangkan kepada Pemkab dan DPRD Sukoharjo.

“Kalaupun nanti terpaksa dilaksanakan sesuai penetapan UMK tahun 2022 ini nanti kami minta perusahaan juga mematuhi membayar upah buruh sesuai ketentuan. Disisi lain FPB Sukoharjo meminta pada pemerintah bersikap tegas dengan memberikan sanksi berat pada perusahaan yang melakukan pelanggaran,” lanjutnya.

FPB Sukoharjo bersikap tegas setelah sering menemukan pelanggaran dilakukan perusahaan dengan membayar upah tidak sesuai UMK. Pelanggaran semakin menjadi sejak tahun 2020 dan 2021 dimana banyak buruh menerima upah jauh sesuai ketentuan berlaku.

Kasus tersebut sudah dilaporkan buruh ke FPB Sukoharjo dan diteruskan ke dinas terkait. Namun ditegaskan Sukarno tidak ada sanksi diberikan kepada pihak perusahaan karena hukuman bukan menjadi kewenangannya. Sanksi diharapkan bisa diberikan sebagai bentuk penegakan aturan sekaligus efek jera.

“Pelanggaran upah masih sering kami temukan. Semakin kesini tambah parah dan banyak pelanggaran. Paling sering menimpa buruh dengan status kontrak dimana mereka tidak berani mengadu dan melapor. Sebab pengaduan membuat buruh kontrak bisa kehilangan pekerjaan setelah perusahaan memutus sepihak kontrak kerja,” lanjutnya.

BERITA REKOMENDASI