UNS Bakal Miliki Catur Organ

Editor: Ivan Aditya

SOLO, KRJOGJA.com – Setelah ditetapkan menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN BH), Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo akan ada perubahan struktur organisasi dan tata kelola. Kalau sebelumnya hanya ada rektor dan senat, dalam ststud PTN BH akan memiliki catur organ yakni rektor, senat akademik, dewan profesor, dan Majelis Wali Amanat (MWA).

Penyusunan catur organ diharapkan Desember 2020 rampung, sehingga 2021 mendatang UNS sudah menjadi PTN BH, jelas Prof Dr Adi Sulistiyono, ketua senat UNS, Kamis. Struktur MWA akan diisi 17 anggota yang diisi menteri, rektor, ketua senat, senat akademik, alumni, wakil mahasiswa, Tendik dan tokoh masyarakat.

Menurutnya, ada hal spesial dibalik penetapan UNS sebagai PTN BH. Diantaranya UNS menggunakan statuta terbaru yang diharapkan dapat menjadi percontohan bagi PTN lain yang menyusul menjadi PTN BH. Selain itu, UNS juga akan menggunakan nama dewan profesor.

Untuk nomenklatur UNS ditetapkan berstatus PTN BH mulai Selasa (6/10). Rekto Prof Dr Jamal Wiwoho menjelaskanUNS menjadi PTN BH ke 12 di tanah air. Masa transisi dalam pengelolaan PTN Badan Layanan Umum (BLU) menjadi PTN BH membutuhkan sekitar satu tahun.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2020 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo tertanggal 6 Oktober 2020, UNS resmi berstatus menjadi PTN BH. Rektor mengemukakan, PTN BH merupakan level tertinggi bagi sebuah perguruan tinggi negeri, karena memiliki otonomi penuh dalam mengelola keuangan dan sumber daya, termasuk dosen dan tendik. “PTN jenis ini beroperasi mirip dengan perusahaan perusahaan BUMN, ” kata Prof Jamal.

UNS sudah memenuhi seluruh syarat dan telah mempersiapkan segala sesuatunya terkait perubahan status sebagai PTN BH. Beberapa persyaratan untuk berstatus PTN BH di antaranya harus masuk dalam peringkat sembilan besar nasional dalam publikasi internasional dan paten.

Kemudian, 80 persen program studi telah berakreditasi ‘A’ oleh BAN-PT, opini keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama dua tahun berturut-turut, serta perolehan prestasi kegiatan kemahasiswaan di level internasional. Terkait jumlah SDM dosen yang telah bergelar doktor (S3) minimal 50 persen. (Qom)

BERITA REKOMENDASI