Usulan Ganti Rugi Tanah Waduk Jlantah Tidak Kompak

Editor: KRjogja/Gus

KARANGANYAR, KRJOGJA.com – Warga calon penerima kompensasi pembebasan tanah untuk Waduk Jlantah, Jatiyoso meminta besaran ganti rugi Rp 1 juta per meter persegi. Usulan itu membuat Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) Charizal Akdian Manu terperangah.

"Wah. Itu harga (pembebasan tanah) di Jakarta. Saya enggak tahu kalau warga sudah menyampaikan usulan itu. Pada prinsipnya, bukan mereka (warga) yang menentukan harga," katanya kepada KR, Rabu (15/11).

Terdapat 459 bidang tanah di Desa Tlobo dan Karangsari, Jatiyoso terkena proyek nasional tersebut. Total luasan 195,8 hektare. Selama empat bulan jelang akhir tahun, BBWSBS dan satuan kerjanya mengidentifikasi kepemilikannya. Misalnya tanah kas desa, tanah sertifikat hak milik dan sebagainya. Ia mengatakan, penaksiran harga aset tanah, bangunan maupun tanaman ekonomis dikerjakan tim independen. Banyak faktor mempengaruhi seperti NJOP. Ia memastikan harganya pantas dan menguntungkan. Asalkan tidak diintervensi makelar dan spekulan tanah. Pemilik tanah juga tak perlu keluar ongkos administrasi di kantor pertanahan.

Sementara itu calon penerima kompensasi asal Duwetan, Desa Tlobo, Warsito mengaku 6 ribu meter persegi tanahnya dipakai proyek bendungan. Ia belum mendapatkan informasi tawaran harga dari pemerintah. Namun, ia mengklaim para pemilik lahan memasang harga mandiri.

"Per meter persegi mengajukan Rp 1 juta. Bukan saya saja, tapi semua. Sudah menyampaikan penawaran itu secara kolektif. Tinggal menunggu jawabannya," katanya.

Warsito mengaku rela melepas tanahnya itu dengan tawar menawar sampai jadi. Nantinya, ia berencana membelanjakan uangnya itu untuk membeli tanah pengganti. 

"Sekarang masih tegalan. Pepohonan sampai sayuran," katanya. 

Sebagaimana diberitakan, BBWSBS menarget pembangunan Waduk Jlantah selama empat tahun sejak dimulai 8 November 2018. Bendungan tersebut diandalkan memenuhi keperluan air baku minum dan industri 150 liter per detik, peningkatan intensitas tanam irigasi 805 hektare serta pariwisata dan perikanan. Terkait pembayaran pembebasan tanah dan konstruksi, BBWSBS memastikan ketersediaan dana cukup.

"Dana turun per termin. Sekarang ini ada kalau Rp 30 miliar-Rp 40 miliar untuk pembebasan tanah. Sedangkan proyeknya, (dana siap) Rp 50-an miliar," kata Charizal. (Lim)

 

BERITA REKOMENDASI