Validasi Data KK, Sebagian Warga Tak Terlacak

SOLO,KRJOGJA.com – Sebagian dari sekitar 8 ribu warga Solo wajib e-KTP (Kartu Tanda Penduduk elektronik) yang belum melakukan rekam data, sejauh ini belum terlacak. Indikasi tersebut mencuat dari surat pemberitahuan yang dikirimkan Dinas kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil) kepada wajib e-KTP berdasar data Kartu Keluarga (KK) masing-masing, tak sampai ke alamat, karena tak dikenal.

Menjawab wartawan, di kantornya, Rabu (3/5/2017), Kepala Dispenduk Capil, Suwarta, mengungkapkan, kemungkinan yang bersangkutan telah berpindah alamat, namun tidak melaporkan ataupun melakukan perubahan data kependudukan. Kemungkinan lain, yang bersangkutan telah meninggal dunia namun pihak ahli waris tidak melaporkannya, memiliki KTP ganda, ataupun bekerja di luar negeri.

Setidaknya, kenyataan di lapangan seperti itu, menurut Suwarta, menyiratkan data kependudukan relatif kurang sempurna. Karenanya, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan validasi ulang data KK yang selama sepuluh tahun terakhir tak terjadi perubahan. BIsa saja, selama sepuluh tahun tersebut, sebenarnya telah terjadi perubahan data, baik meninggal dunia, berpindah alamat, atau mutasi kependudukan lain, namun tidak dilaporkan ke Kantor Dispenduk Capil ataupun kecamatan.

Proses valaidasi data ualang KK, jelasnya, melibatkan ketua Rukun tetangga (RT) yang mengetahui persis kondisi riil data kependudukan di wilayah masing-masing. "Kami hanya ingin memastikan validitas data, dalam arti data yang tertera dalam KK masih sesuai dengan kondisi riil, meski selama 10 tahun terakhir tidak terjadi perubahan," ujar Suwarta sembari menyebut, hal itu sekaligus untuk memastikan sekitar 8 ribu warga yang hingga kini belum melakukan rekam data masih memerlukan layanan atau sebaliknya memang karena bias data.

Menjawab tingkat kesadaran masyarakat terhadap data kependudukan, Suwarta menyebut, sejauh ini dinilai relatif masih rendah. Setidaknya, ketika terjadi perubahan data kependudukan, akibat berpindah alamat, meninggal dunia dan sebagainya, mereka masih enggan melaopr ke Kantor Dispenduk Capil atau kecamatan. Padahal, perubahan data kependudukan itu sangat pending, untuk memastikan validitas data milik Pemkot Solo yang dalam berbagai hal selama ini dijadikan dasar penentuan kebijakan.

Sering kali, kekurangakuratan data kependudukan, berpotensi menimbulkan pesoalan tersendiri, terutama terkait dengan hal berbau politik. Saat menjelang pemilihan kepala Daerah, misalnya, data kependudukan menjadi dasar penentuan daftar pemilih, yang jika terjadi kekurangsesuaian, memunculkan tafsir berbagai macam, termasuk tudingan kecurangan.(Hut)

BERITA REKOMENDASI