Warga Kadipiro Tuntut Kades Mundur

Editor: Ivan Aditya

SRAGEN (KRjogja.com) – Puluhan warga Desa Kadipiro, Kecamatan Sambirejo, Sragen, menggeruduk kantor balai desa setempat, Rabu (17/08/2016). Warga menuntut Kades, Wondo Edi Kuncoro mundur dari jabatannya karena diduga melakukan sejumlah penyimpangan keuangan desa.

Kedatangan warga termasuk tokoh Desa Kadipiro ke kantor balai desa ini sempat ditemui langsung oleh kades. Warga mempertanyakan sejumlah kegiatan pembangunan desa yang menurut mereka tidak transparan dalam pengelolaan keuangan. Selain itu warga menganggap kepemimpinan kades yang berjalan hampir 3 tahun gagal menyatukan warga yang sempat terpecah pascapilbup.

Salah satu anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) Kadipiro, Sunarji menyampaikan, ada sejumlah masalah terkait kepemimpinan Kades Wondo Edi Kuncoro yang dinilainya tidak benar. "Contohnya ada anggaran bantuan pemkab untuk membangun Jembatan senilai Rp 100 juta, dipotong sepihak oleh kades Rp 20 juta. Tidak hanya itu, meski sudah ada panitia pembanguan, justru kades membelanjakan sendiri material bangunan," ujarnya.

Selain itu, jelas Sunarji, proyek pengecoran jalan senilai Rp 49 juta namun dana yang terpakai haya Rp 34 juta, sementara sisanya tidak ada pertanggungjawaban. Ada juga bagi hasil retribusi dari PDAM Sragen yang setiap bulan masuk ke desa lebih dari Rp 1 juta dan tidak diketahui peruntukannya.

Menanggapi berbagai tudingan tersebut, Kades Wondo Edi membantahnya. Bantuan pembangunan jembatan memang ada potongan tapi dipakai untuk membayar pajak. Sedangkan bantuan karang taruna, merupakan bantuan keuangan khusus dari kabupaten senilai Rp 30 juta. Untuk pembagiannya diserahkan pada kebijakan kepala desa masing-masing.

"Di Kadipiro ada 24 RT dan masih-masing karag taruna mendapat bantuan Rp 1 juta. Sedangkan sisanya dipakai untuk membeli sound system serta genset balai desa," kilahnya.

Wondo menolak memenuhi tuntutan untuk mundur hanya karena tudingan warga yang tidak ada buktinya. Selama ini dirinya mengaku sudah bekerja sesuai aturan yang berlaku dan tidak ada penyimpangan keuangan seperti yang dituduhkan warga. (Sam)

BERITA REKOMENDASI