Waspadai Modus Curang Penjualan Ternak Bantuan Pemerintah

KARANGANYAR, KRJOGJA.com – Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Karanganyar diminta jeli mengkroscek bantuan ternak yang diterima kelompok usaha. Jangan sampai minimnya pengawasan membuka praktik kecurangan.

“Pak Miyarto (Kepala Disnakkan, Sumijarto) mohon dicek lagi laporan dari mantri ternak, khususnya sapi bantuan yang mati. Sebab jarang sekali sapi sakit sampai mati. Apakah itu (modus) menjualnya?” kata Bupati Karanganyar Juliyatmono dalam acara penyerahan bantuan hibah kelompok ternak tahap III di aula Bank Jateng, Jumat (8/12/2017).

Tim Disnakkan tak boleh hanya berhenti pada proses verifikasi berkas administrasi kelompok ternak. Namun juga mengeceknya berkala ke lokasi. Ia pernah mendapati ternak diterima oleh penerima salah sasaran.

“Pernah terjadi orang perumahan mendapat bantuan sapi. Lha ngupenine arep nangendi (Nanti memeliharanya dimana?). Ini pentingnya mengecek sampai apakah memiliki kandang komunal? Tak hanya dinas mengawasi, namun juga pak lurah,” pintanya.

Orang nomor satu di Pemkab Karanganyar ini berharap warga Karanganyar mengonsumsi daging dengan takaran ideal. Ternak bantuan pemerintah sedianya berada di bobot ideal dulu sebelum dijual.

Sementara itu dalam program tersebut, sebanyak 130 kelompok ternak dikucuri bantuan Rp 7,7 miliar bersumber APBD 2017. Dalam tiga tahap penyaluran, bantuan itu telah diterima 25 kelompok di tahap I senilai Rp 1,9 miliar, tahap II Rp 2,09 miliar ke 28 kelompok dan tahap III Rp 1,280 miliar ke 24 kelompok. Sisanya akan dicairkan sebelum tutup tahun anggaran 2017.

“Yang sudah menerima 77 kelompok snilai bantuan Rp 5,270 miliar. Masih ada 53 kelompok sedang diproses pencairannya lewat rekening Bank Jateng dengan anggaran Rp 2,5 miliar,” kata Kepala Disnakkan, Sumijarto.

Terkait bantuan dari aspirasi legislatif ini, Disnakkan mengarahkan pembelian sapi jantan Rp 15-an juta per ekor. Tiap kelompok yang menema bantuan Rp 50-an juta, dapat memanfaatkan sisa uang untuk membeli pakan. Para penerima itu dari 19 desa yang tersebar di delapan kecamatan.

Sumijarto mengatakan monitoring akan dilaksanakan pada pekan kedua setelah pencairan dana.

“Peternaknya membeli sendiri. Kita tinggal melihat barangnya. Segera saja akan dimonitoring, paling lama dua pekan lagi ke lapangan,” katanya. (Lim)

BERITA REKOMENDASI