PKL Sukoharjo Keberatan Kebijakan Baru Beli Minyak Goreng Curah

user
danar 03 Juli 2022, 12:30 WIB
untitled

SUKOHARJO, KRJOGJA.com - Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL) se-Kabupaten Sukoharjo keberatan dengan kebijakan baru pemerintah terkait penggunaan aplikasi peduli lindungi atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk pembelian minyak goreng curah. Sebab sistem tersebut justru akan menimbulkan masalah baru dan memperlama transaksi jual beli. Para pedagang berharap pengaturan distribusi barang bersubsidi dikembalikan seperti semula.

Ketua Paguyuban PKL se-Kabupaten Sukoharjo Joko Cahyono, Minggu (3/7/2022) mengatakan, pihaknya sudah mendapat laporan keluhan dari para pedagang terkait penerapan sistem distribusi minyak goreng curah menggunakan aplikasi peduli lindungi atau KTP. Kebijakan tersebut memberatkan dan membingungkan pedagang kecil. Selain itu juga rawan penyalahgunaan data diri dalam KTP oleh oknum tidak bertanggungjawab.

Keluhan muncul karena pedagang membutuhkan waktu lama untuk membuka aplikasi peduli lindungi saat membeli minyak goreng curah. Selain itu tidak semua pedagang paham dengan kebijakan pemerintah pusat tersebut. Terpenting juga banyak pedagang tidak memiliki handphone yang bisa mengunduh aplikasi peduli lindungi.

Pedagang juga mengeluhkan penggunaan KTP saat membeli minyak goreng curah. Sebab KTP tersebut bersifat rahasia dan pribadi. KTP dikatakan Joko Cahyono memiliki data diri warga yang hanya digunakan oleh pemilik KTP itu sendiri. Sedangkan yang terjadi di lapangan para pedagang saat akan membeli minyak goreng curah diminta menunjukan KTP untuk kemudian difoto atau scan mengunakan handphone. Pilihan lainnya yakni dengan mengumpulkan fotocopy KTP.

"Para pedagang mengeluhkan kebijakan baru itu karena terlalu ribet dan lama. Sebaiknya dikembalikan aturan semula dan pemerintah memperbanyak stok minyak goreng curah agar harga murah dan pedagang kecil bisa dengan mudah mendapat barang," ujarnya.

Pengurus Paguyuban PKL se-Kabupaten Sukoharjo akan terus memantau kondisi perkembangan di lapangan. Sebab kebijakan penggunaan aplikasi peduli lindungi dan KTP saat jual beli minyak goreng curah memang belum sepenuhnya diterapkan di Kabupaten Sukoharjo. Namun demikian aturan tersebut sudah membuat pedagang resah.

"Pedagang kecil sebelumnya mengeluhkan sulit mendapat minyak goreng curah karena stok terbatas dan harga naik tinggi. Sedangkan sekarang setelah barang ada justru muncul kebijakan yang meresahkan dan membingungkan pedagang," lanjutnya.

Joko Cahyono mengatakan, pedagang kecil atau PKL sangat membutuhkan dan menggantungkan sepenuhnya kebutuhan usaha menggunakan minyak goreng curah setiap hari. Apabila menggunakan minyak goreng kemasan jelas tidak mampu karena tingginya harga. Penggunaan minyak goreng curah di masing-masing pedagang kebutuhannya berbeda.

"Pada dasarnya memang kebijakan ini baik untuk mengatur distribusi minyak goreng curah yang bersubsidi agar tepat sasaran. Tapi disisi lain berdampak keresahan pedagang," lanjutnya.

PKL asal Kecamatan Kartasura Dwi Susilo mengatakan, saat membeli minyak goreng curah ke pedagang di Pasar Kartasura sudah ditanyai untuk menunjukan aplikasi peduli lindungi. Namun karena tidak memiliki handphone yang bisa untuk mengunduh aplikasi peduli lindungi, maka lebih memilih menunjukan KTP saja.

"Pedagang tempat saya beli minyak goreng curah sebenarnya sudah kenal saya dan sering langganan. Tapi tetap saja diminta menunjukan KTP untuk dicatat identitasnya saat membeli," ujarnya.

Dwi mengatakan, meski terlalu lama namun terpaksa tetap mematuhi kebijakan dari pemerintah pusat tersebut. Sebab pedagang juga dituntut untuk mencatat dan menunjukan identitas siapa saja orang yang membeli minyak goreng curah. (Mam)

Credits

Bagikan