BANTUL, KRJOGJA.com - KPU Kabupaten Bantul mengikuti peluncuran tahapan Pemilu 2024 secara daring bertempat di Pendapa kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantul. Kegiatan merujuk surat Ketua KPU RI nomor 443 tersebut diikuti Ketua, anggota dan jajaran sekretariat KPU Bantul.

Ketua KPU Bantul, Didik Joko Nugroho mengatakan, jajaran KPU Bantul sudah siap melaksanakan semua tahapan Pemilu 2024 selama 20 bulan mendatang yang secara resmi dimulai 14 Juni 2022. Dijelaskan, beberapa kegiatan yang telah dilakukan menyongsong tahapan Pemilu di Bantul diantaranya, pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang telah dilakukan setiap bulan sekali. Pendidikan pemilih dikalangan pemilih pemula secara berkesinambungan melalui kegiatan pemilihan ketua OSIS (pemilos) serentak, serta membangun kerjasama berbasis kegiatan dengan Pemerintah Bantul maupun dengan Perguruan Tinggi (PT) di DIY.

Didik berharap, dengan persiapan matang pencapaian baik dalam pemilu dan pemilihan di Bantul dapat terus dipertahankan diantaranya tingkat partisipasi pemilih yang cukup tinggi. "Dalam Pemilu serentak 2019 pencapaian partisipasi pemilih di Bantul mencapai 87,9%. Sedangkan Pilkada Bantul, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020 tingkat partisipasi pemilih sebesar 81,32%," ujarnya.

Bupati Bantul, H Abdul Halim Muslih mengatakan, bahwa Pemerintah daerah siap mendukung pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 di Bantul. Dukungan pemda ini sudah direncanakan paling tidak dalam 4 (empat) hal yaitu dukungan anggaran, dukungan personalia, dukungan sarana prasarana dan dukungan regulasi. Salah satu dukungan regulasi yang disiapkan antara lain tentang tata cara pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK). Pemda Bantul telah menyiapkan semua dukungan melalui dinas dan instansi terkait.

Halim berharap Pemilu 2024 yang akan memilih para pemimpin bangsa dapat terlaksana dengan jujur, adil dan bersih. Dalam kerangka itulah pemda akan mendukung program-program yang akan dilaksanakan oleh KPU Bantul dan Bawaslu Bantul. Salah satu program yang menjadi perhatian adalah Pendidikan pemilih terhadap pemilih pemula. Hal ini karena pemilih pemula diharapkan dapat membangun budaya demokrasi yang lebih baik dimasa yang akan datang.

“Budaya demokrasi yang bersih dari politik uang harapannya akan dapat terwujud melalui upaya Pendidikan pemilih yang berkesinambungan serta dengan membentuk desa anti politik uang,” ujar Halim. (Roy)