SLEMAN, KRJOGJA.com - Pemerintah Kabupaten Sleman harus memberikan jaminan terhadap kesehatan ternak dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan ketersediaan hewan kurban. Mengingat sebentar lagi akan memasuki Hari Raya Idul Adha sehingga kebutuhan hewan untuk kurban akan tinggi.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Sleman Guntur Yoga Purnawan ST mengatakan, sekarang ini sedang merebak PMK yang menyerang hewan ternak. Bahkan sejumlah daerah juga memperketat akses keluar masuk hewan dari luar daerah. "Banyak masyarakat yang khawatir dengan PMK. Meskipun penyakit ini tidak menular ke manusia. Tapi masalahnya, sebentar lagi akan Hari Raya Idul Adha," kata Guntur.

Untuk itu, Komisi C DPRD mendorong ke Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan (DP3) Sleman melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat tentang PMK. Utamanya kepada panitia penyembelihan hewan kurban maupun pedagang dan peternak.

"Supaya masyarakat tahu bagaimana mengenali ciri-ciri hewan yang terkena PMK. Harapannya panitia penyembelihan hewan kurban maupun pedagang hewan ternak lebih waspada ketika jual beli," pinta anggota Fraksi Golkar ini.

Politisi dari Berbah ini pun juga meminta kepada DP3 memperketat lalu lintas hewan ternak. Bahkan melarang hewan ternak yang berasal dari daerah yang terjangkit wabah PMK. "Mengintensifkan petugas di Pokeswan untuk memantau lalu lintas dan memeriksa kesehatan hewan ternak yang keluar maupun masuk Sleman. Hal ini untuk memberikan kepastian kepada masyarakat, hewan ternak aman dan sehat," ujar Guntur.

Hal serupa juga dikatakan anggota Komisi C lainnya, Untung Basuki Rahmat SAg. Menurutnya, DP3 mempunyai data jumlah pedagang dan peternak hewan di Sleman. Kemudian petugas Poskeswan melakukan pemeriksaan terhadap hewan ternak yang ada di Sleman.

"Hewan ternak yang masuk itu kan tidak hanya berasal dari Sleman. Jadi pengawasan dan pemeriksaan itu menurut kami cukup penting dilakukan untuk memastikan hewan ternaknya aman dan sehat," kata Untung.

Kemudian untuk memberikan jaminan keamanan dan kesehatan hewan ternak, seharusnya ada sertifikasi hewan ternak yang berasal dari luar daerah yang menyatakan hewan layak untuk kurban. Kemudian secara tegas melarang hewan ternak yang berasal dari daerah yang wabah PMK.

"Kami minta ini bukan hanya sebatas imbauan. Tapi harus ada action dari dinas terkait. Jangan sampai nanti ada yang kecolongan hewan kurban terkena PMK," tegasnya.

Dikatakan, DP3 harus mendata kebutuhan hewan kurban yang berasal dari masjid-masjid. Kemudian kebutuhan itu disandingkan dengan ketersediaan hewan ternak di Sleman. "Biasanya masjid-masjid sudah mempunyai perkiraan kebutuhan hewan kurban. Dari situ dinas harus menyandingkan dengan ketersediaan hewan ternak di Sleman. Kenapa itu perlu dilakukan karena ini menyangkut kebutuhan hewan kurban," katanya.

Selanjutnya menjelang Hari Raya Idul Adha, nanti petugas dari DP3 harus melakukan pemeriksaan kesehatan hewan di masjid-masjid atau tempat penyembelihan hewan kurban. Hal itu sekaligus untuk mengedukasi kepada masyarakat mengenai penyakit PMK. "Pemeriksaan itu bisa dilakukan H-3 hingga H-1 penyembelihan hewan kurban. Nanti dinas dapat menurunkan petugasnya dan bekerja sama dengan perguruan tinggi agar personelnya bisa menjangkau se-Sleman," tuturnya.(Sni)