Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sukoharjo Suparmin, Rabu (18/5) mengatakan, sebanyak tujuh kecamatan sudah memiliki sanggar inklusi sendiri. Artinya kepemilikan penuh dimiliki kecamatan. Tujuh kecamatan yang sudah memiliki sanggar inklusi sendiri tersebut yakni Kecamatan Nguter, Kecamatan Bendosari, Kecamatan Polokarto, Kecamatan Gatak, Kecamatan Grogol, Kecamatan Weru dan Kecamatan Bulu.

Bangunan sanggar inklusi telah berdiri dan diresmikan penggunaanya. Sanggar inklusi sekarang telah digunakan untuk ABK di kecamatan tersebut. Dinsos Sukoharjo terus memberikan pendampingan terhadap keberadaan sanggar inklusi.

Dinsos Sukoharjo mencatat masih ada lima kecamatan yang belum memiliki sanggar inklusi sendiri. Kondisi di lima kecamatan tersebut berbeda mengingat mereka sedang melakukan persiapan kepemilikan sanggar inklusi sendiri.

Suparmin menjelaskan, untuk Kecamatan Baki sekarang sedang dalam proses pembangunan sanggar inklusi. Kecamatan Mojolaban dan Kecamatan Tawangsari sudah mendapat alokasi anggaran. Sedangkan Kecamatan Kartasura dan Kecamatan Sukoharjo masih dalam tahap proposal karena sempat terkendala lokasi pembangunan.

"Tercatat ada tujuh kecamatan sudah memiliki sanggar inklusi sendiri. Sedangkan lima kecamatan belum memiliki sanggar inklusi. Lima kecamatan tersebut sedang dalam proses persiapan," ujarnya.

Pemerintah Kecamatan dalam proses pembangunan sanggar inklusi mendapat bantuan dana dari Pemkab Sukoharjo. Bantuan bersifat stimulan untuk meringankan beban pembangunan. Nilai bantuan yang diberikan Pemkab Sukoharjo kepada masing-masing kecamatan untuk pembangunan sanggar inklusi bervariasi. Nilai rata-rata bantuan yang diberikan sebesar Rp 250 juta.

"Total bantuan untuk pembangunan 10 sanggar inklusi sebesar Rp 2,45 miliar," lanjutnya.

Pemkab Sukoharjo sengaja menyediakan sanggar inklusi disemua kecamatan untuk meningkatkan pelayanan pada ABK. Dengan demikian maka pada orang tua yang memiliki ABK lebih mudah dalam penanganan terhadap anaknya.

Pemkab Sukoharjo juga memberikan perhatian lain berupa bantuan pemberian makanan tambahan (PMT), insentif bagi relawan sanggar inklusi, pemenuhan kebutuhan terapis, pemberian alat bantu bagi ABK, pelayanan administrasi kependudukan, KIS bagi ABK. Bantuan juga datang dari CSR dan Baznas.

Bupati Sukoharjo Etik Suryani mengatakan, penyandang disabilitas maupun ABK memiliki hak yang sama di masyarakat. Disabilitas bukan berati menjadi hambatan untuk menjalani kehidupan. Penyandang disabilitas tidak berarti mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Mereka sama seperti lainnya hanya saja memiliki cara yang berbeda dalam melakukan suatu aktivitas yang tidak dapat mereka lakukan karena keterbatasannya. Sehingga kita harus memahami para penyandang disabilitas sebagai dukungan bagi mereka untuk berkembang dan terlibat dalam kehidupan bermasyarakat serta memberikan hak yang sama sebagai warga negara.

Etik Suryani melanjutkan, tidak jauh berbeda memiliki ABK bukan hal yang mudah bagi orang tua manapun. Perhatian orang tua sangat penting bagi tumbuh kembang mereka. Sehingga orang tua perlu belajar memahami dan mendampingi agar mereka selalu percaya diri dalam menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari. Hal ini karena ABK mempunyai keterbatasan atau keluarbiasaan baik fisik, mental, intelektual, sosial maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya apabila dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusia dengannya.

Tidak bisa dipungkiri bahwa masih ada sebagian ABK yang merasa rendah diri karena merasa berbeda dengan anak-anak lain. Oleh karena itu tugas orang tua dan para pendamping untuk selalu memotivasi dan membantu ABK mencapai potensinya sehingga mereka mempunyai rasa percaya diri yang tinggi dan mampu menunjukan kelebihan-kelebihan yang mereka miliki.

"Untuk itu saya berharap mudah-mudahan dengan adanya sanggar inklusi akan mampu membawa para penyandang disabilitas dan ABK di Kabupaten Sukoharjo dapat memiliki kemampuan, keterampilan, dan kesetaraan dengan anak-anak normal lainnya," ujarnya. (Mam)