Pakar Hukum Pidana Unsoed: Kasus Ekspor CPO Murni Permasalahan Hukum

user
danar 26 April 2022, 21:50 WIB
untitled

PURWOKERTO, KRJOGJA.com - Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Jawa Tengah, Prof Dr Hibnu Nugroho, menegaskan kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor 'crude palm oil' (CPO) dan turunannya yang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung) murni permasalahan hukum.

Dalam kasus ini penyidik menetapkan empat tersangka salah satunya Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Dirjen Perdaglu) Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana.

"Tidak ada kriminalisasi dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor 'crude palm oil' (CPO) dan turunannya," kata Prof Hibnu Nugroho saat dimintai tanggapannya Selasa (26/4/2022) di kantornya.

Menurutnya mengapa itu murni hukum? Itu karena berdasarkan apa sebab yang terjadi, yaitu adanya kelangkaan minyak goreng yang sudah menjadi suatu hal yang sangat meresahkan masyarakat.

Oleh karena itu, Kejaksaan Agung sebagai penegak hukum merespons apa yang terjadi di masyarakat dengan melakukan penyelidikan hingga akhirnya terungkap jika ternyata ada mafia CPO.

Sehingga permasalahan ini adalah murni hukum, tidak ada kriminalisasi apa pun, sebab dalam ilmu hukum yang dicari pengungkapan adalah mencapai kebenaran material.

"Makanya kita harus men-'support' penegak hukum untuk bisa menyelesaikan perkara ini, sehingga harga minyak goreng kembali seperti semula, apalagi sekarang Presiden Joko Widodo sudah setop ekspor minyak sawit," ungkapnya.

Prof Hibnu menjelaskan kebenaran material adalah kebenaran yang sebenar-benarnya, sehingga kalau ada orang yang beranggapan kriminalisasi itu terlalu jauh dan risikonya besar bagi seorang penegak hukum apalagi Kejaksaan Agung.

Hal itu, merupakan taruhan kelembagaan yang sudah mendapat apresiasi dari masyarakat atas terungkapnya kasus yang berkaitan dengan kebutuhan rakyat banyak.

Ia, juga berpesab untuk diantisipasi bahwa penegak hukum tidak terpengaruh dengan proses politik atau perkembangan politik yang sekarang ini seolah-olah menari-nari di dalam penegakan hukum.

"Jadi harus dipisahkan antara penegakan hukum dan masalah politik yang berkembang saat ini," ungkapnya.

Saat ditanya berkaitan ada kemungkinan pengembangan perkara dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya tersebut, dengan munculnya tersangka lain, menurut pakar hukum pidana ini, masih terbuka bagi siapa pun yang terlibat meskipun saat sekarang sudah ditentukan empat orang tersangkanya.

"Ingat perkara ini adalah perkara kartel, mafia, sehingga ada pihak-pihak yang 'support' atau ada pihak-pihak yang membiarkan. Ini yang jadi masalah, tahu tapi membiarkan," tegasnya.

Dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, kata dia, konsep membiarkan itu merupakan suatu tindak pidana. Berkaitan dengan hal itu, dia mengharapkan Kejaksaan Agung dapat mengembangkan kasus tersebut dan bisa memetakan modus-modus mafia perizinan.

Maka dengan demikian, tidak menutup kemungkinan ada tersangka lagi karena ada delik-delik korupsi, apalagi ini korupsinya melibatkan mafia. (Dri)

Kredit

Bagikan