Diberdayakan, Usia Produktif Diharapkan Lepas Ketergantungan Bantuan PKH

user
jono 27 Maret 2022, 06:08 WIB
untitled

SLEMAN, KRJOGJA.Com – Upaya graduasi Keluarga Penerima Manfaat (PKM) Program Keluarga Harapan (PKH) mengalami sejumlah kendala. Selain keengganan peserta juga berhadapan dengan perangkat desa. Kendala ketidaksesuaian aplikasi, menyebabkan input data tidak optimal juga ditemukan. PKM yang masuk katagori usia produktif, melalui pendampingan diharapkan bisa lepas dari ketergantungan bantuan PKH.

Berbagai kendala tersebut terungkap dalam acara Peningkatan Kapasitas SDM PKH dalam Rangka Percepatan Graduasi KPM yang digelar Kementerian Sosial (Kemensos) di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BPPKS) III Yogyakarta di Purwomartani, Kalasan Sleman, Sabtu (26/3/2022). Narasumber tunggal, Anggota Komisi VIII DPR RI yang juga Pimpinan Kelompok Komisi VIII Fraksi PDI Perjuangan, My Esti Wijayati dengan dihadiri dalam kegiatan itu para tenaga pendamping PKH se Kabupten Sleman.

Dalam pertemuan tersebut, mantan anggota Komisi X DPR RI ini, tidak hanya memaparkan mengenai program graduasi PKM PKH, juga menggali lebih jauh kesulitan yang dihadapi tenaga pendamping. Termasuk terungkapnya, banyak keluarga dukuh yang mendapat PKH.

Satu persatu para pendamping mengungkapkan fakta-fakta di lapangan. Termasuk sampai dimarahi oknum perangkat desa. Peserta yang sudah selayaknya digraduasi karena peningkatan kesejahteraan, justru dibatalkan perangkat desa.

Seperti disampaikan salah satu tenaga ahli, Yusuf dan Purnama Sari, sejumlah hambatan tersebut, membuat proses graduasi masih di bawah 10 persen. Sebagai contoh, ketika graduasi sudah diproses, dan tinggal selangkah lagi selesai, ternyata terdapat kendala penolakan dari oknum. Apa yang disampaikan Yusuf dan Purnama, juga terjadi di sejumlah tempat lainnya. “Kita butuh ‘beking’ agar proses yang sudah dilakukan, bisa terealisasi sehingga muncul sertifikat graduasi,” ujar Purnama.

Menurut Esti Wijayati, graduasi ini memang dikhususkan bagi penerima manfaat yang masuk usia produktif. Harapannya, tidak terjadi ketergantungan penerima manfaat terhadap PKH. Karena itu, upaya permberdayaan dilakukan, seperti peningkatan kesejahteraan dengan diberikan pembinaan dan permodalan usaha. Jika kemudian terjadi peningkatan kesejahtaraan, maka penerima manfaat sudah mandiri dan tidak perlu lagi mendapat PKH.

“Kendala yang terjadi tadi disampaikan pendamping, baik soal input data dalam aplikasi, seharusnya ada data yang masuk terkait penerima bansos, justru tidak terinput. Hingga kemudian adanya oknum-oknum tertentu yang tidak menghendaki adanya perubahan-perubahan sesuai regulasi yang ada yang mestinya perubahan itu bisa dilakukan, termasuk perubahan penerima bantuan sosial. Selain itu juga muncul fakta, orang yang sudah meninggal namun masih tercatat sebagai penerima manfaat,” ujar Esti.

Terkait keluhan tersebut, pihaknya harus mendengarkan. Agar dilakukan koreksi untuk kemudian dilakukan perbaikan. Selain itu, juga pendamping PKH juga diharapkan mengawasi sejauh mana realisai pembelajaan bantuan pangan secara tunai. Jangan sampai ketika dibolehkan belanja di luar e-warung, justru dibelanjakan yang bukan kebutuhan pokok, seperti perhiasan dan lainnya. (Jon)

Kredit

Bagikan